Ketua FORSESDASI Cabang Sumatera Barat, Martias Wanto (dok. RRI)
Pasaman, – Polemik Intruksi Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, yang dinilai menghilangkan peran Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pasaman, sepertinya belum ada titik terang dan terus jadi perhatian banyak pihak. Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Cabang Sumatera Barat, Martias Wanto, angkat suara.
“Penyelenggarakan pemerintahan harus berlandaskan pada regulasi yang ada, sampai saat ini belum ada satupun regulasi yang mengarahkan “demi akselerasi, percepatan dan efektivitas Pemerintah Daerah” maka seluruh alur administrasi dipangkas dari Kepala SKPD ke Asisten terkait, lalu dari Asisten langsung ke Kepala Daerah”, kata Ketua FORSESDASI Cabang Sumatera Barat, Martias Wanto, Senin (13/11/23).
Sekda senior ini mengingatkan, sesuai dengan ketentuan SOTK, Asisten itu adalah Asisten Sekda, bukan Asisten Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kepala Daerah itu sendiri yang menurunkan levelnya, tadinya berurusan dengan Sekda, sekarang cukup dengan Asisten Sekda saja.
Selanjutnya, bagi Sekda sendiri, manakala lalu lintas administrasi tidak lagi melalui dia, akan mengurangi beban dan tanggung jawabnya, namun Kesekdaannya tidak lah sumbing.
Jika Sekda masih ada namun secara praktek dia di amputasi dan diisolasi, perlu diingat bahwa ada beberapa jabatan yang melekat dalam jabatan Sekda tersebut antara lain sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
“Selaku Koordinator, Sekda memimpin TAPD. Ending dari penyusunan RAPBD, Sekda memberikan persetujuan terhadap DPA SKPD. Dalam hal ini, seorang Sekda tentu tidak akan mau mentake over. Seluruh Rancangan RAPBD, manakala dia tidak dilibatkan menyusunnya dari awal. Untuk mengatasi ini, berkemungkinan Kepala Daerah akan menetapkan pelimpahan wewenang Sekda kepada salah seorang Asistennya, namun harus dengan alasan yang jelas dan terukur”, terang Martias Wanto.
Datuak Maruhun ini menegaskan, apabila alasannya tidak jelas, maka Kepala Daerah tersebut berpotensi melanggar aturan yang ada.
“Kita berharap kondisi ini cepat teratasi dan juga berharap Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dapat menengahi persoalan ini dengan bijak”, tukasnya.
Sebelumnya diberitakan terkait polemik ini Ketua Komisi l DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi dan Pengamat Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Dr (Cand) Zulwisman, juga memberikan pandangannya.
Ketua Komisi l DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi mengatakan sangat menyayangkan polemik tersebut. Komisi I akan segera rapat untuk pembahasan cari solusi terbaik.
“Untuk pembahasan ini, akan kita rapatkan dulu dengan kawan – kawan komisi 1”, kata Nefri Asfandi menjawab konfirmasi kemungkinan memanggil Plt Bupati Pasaman, Sabar AS dan Sekda Pasaman, Maraondak, untuk didengarkan keterangannya, Minggu (12/11/23).
Nelfri Asfandi berharap Plt Bupati Pasaman dan Sekda tetap harmonis dan menjalankan tupoksi masing – masing sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
“Kita berharap sisa jabatan hingga 2025 pemerintahan daerah tetap fokus dalam menjalankan visi misi Kabupaten Pasaman untuk mewujudkan Pasaman lebih baik dan bermartabat”, tukas politisi PKS, Nefri Asfandi.
Pengamat Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dr (Cand). Zulwisman, kepada media menyampaikan bahwa DPRD Pasaman diharapkan tidak diam terkait polemik yang terjadi.
Menurut Zulwisman juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Gubernur Sumbar bisa menegur Plt Bupati Pasaman, sebab gubernur wajib melakukan pembinaan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam perspektif UU Pemda wajib melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.
“Maka saya kira, hal – hal begini juga dapat disampaikan kepada Gubernur Sumbar atas sikap dan tindakan Plt Bupati. Apabila perselisihan Plt Bupati dan Sekda semakin meruncing, DPRD tak bisa tinggal diam. DPRD Pasaman dapat menggunakan perannya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”, kata Zulwisman kepada awak media, Sabtu (11/11/23).
“Silahkan Pimpinan DPRD baik secara informal maupun formal untuk mencegah disharmonisasi ini. Atau bila perlu DPRD secara kelembagaan melalui komisi dapat melakukan pemanggilan pada Plt Bupati dan Sekda untuk didengarkan keterangannya”, terangnya.
Dikatakan Zulwisman, sangat disayangkan statement atau perintah sang Plt Bupati, karena akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan. Plt Bupati harus memahami dan patuhi prosedural dalam melahirkan kebijakan publik, terutama dalam hal beschikking dalam dimensi hukum administrasi negara.
“Ada hal-hal yang memang tak bisa tidak sang Sekda harus dilibatkan. Apabila tidak dilibatkan, maka tentu secara hukum administrasi kebijakan itu rentan cacat prosedural. Jika begini akan menggambarkan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik”, ungkapnya.
Zulwisman menekankan sebaiknya Plt Bupati mengajak Sekda untuk duduk bersama, karena menghilangkan peran Sekda dalam penyelenggaraan pemerintahan itu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
“Sekda jelas merupakan jabatan penting dan puncak bagi Aparatur Sipil Negara. Perannya sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam dimensi UU Pemerintahan Daerah”, tukas Zulwisman Candidat Doktor Ilmu Hukum UNAND.
Sebelumnya beredar rekaman suara bernarasi Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, menginstruksikan semua surat menyurat tidak lagi melalui Sekda tapi langsung ke Asisten kemudian ke Bupati dan meminta agar tidak berurusan dengan Sekda, beredar.
Berdasarkan penelusuran dan sumber media ini, rekaman suara itu diambil saat rapat Plt Bupati Pasaman, Sabar AS dengan para Pimpinan OPD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Staf Ahli, dan Asisten Pemkab Pasaman di Kantor Bupati Pasaman pada 6 November 2023 kemarin. Rapat tersebut dipimpin Plt Bupati, Sabar AS, dan tidak dihadiri Sekda Pemkab Pasaman, Maraondak.
Rapat tidak dihadiri Sekda, Maraondak sejalan dengan pernyataan Plt Bupati, Sabar AS ketika memberikan arahan pada saat apel pagi, bahwa rapat tidak akan dihadiri Sekda, karena Sekda ada urusan, dan banyak keperluan.
“Dalam rangka efektivitas pemerintahan daerah, sekarang tidak ada wakil, yang ada bupati. Karena itu Bapak dan Ibu, jadi untuk akselerasi, efektivitas dan percepatan pemerintah daerah, maka hari ini kedepan. Pertama semua surat dari OPD, camat, bidang terkait, dari asisten langsung ke saya. Paham”, kata Plt Bupati dalam rapat tersebut.
Sabar AS mencontohkan, misal OPD yang dibawah asisten 1, surat diberikan ke asisten, asisten ke bupati. Begitu juga asisten 2 dan 3. Semua surat menyurat dipercepat dari OPD ke asisten langsung ke bupati.
“Oleh karena itu, maka karena urusan langsung ke saya melalui asisten, tidak perlu lagi melalui Sekda. Paham. Karena surat menyurat dari Bapak Ibu sekalian, dari camat, OPD, dinas, badan, diteruskan ke asisten, asisten ke saya, maka tidak perlu lagi berhubungan dengan Sekda”, ucapnya.
“Saya tegaskan ya, tidak perlu lagi berhubungan dengan Sekda. Saya minta Pol PP. Kalau masih ada lagi berhubungan dengan Sekda, ambil dokumennya. Kasih laporan ke saya”, tegasnya kembali.
Mengikapi rekaman beredar itu, Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, diwawancara awak media terkait intruksi administasi langsung ke bupati tidak melalui Sekda. Menurutnya, itu implementasi dari pesan Benny Utama (mantan Bupati Pasaman).
“Itu merupakan implementasi dari pesan Bapak Haji Benny Utama, agar semua ASN tegak lurus, loyal, dan komitmen dalam konteks bagaimana membangun kondusifitas dan kemamanan dan solidaritas pemerintahan. Perintah saya agar solidaritas pemerintahan bisa terjaga dengan baik”, terang Sabar AS di halaman Kantor Bupati, Jum’at (10/11/23).
Sedangkan, Benny Utama mantan Bupati Pasaman yang saat ini maju sebagai Calon Anggota DPR RI, ketika dihubungi mengatakan yang Ia maksud adalah profesional dan tegak lurus ke pimpinan.
“Bapak bupati kita (Sabar AS) itu salah sebut. Yang benarnya, Sekda kebawah harus profesional dan tegak lurus ke pimpinan, itu saya sampaikan di apel pagi sehingga semua orang mendengar”, jelas Benny Utama kepada media melalui telepon, Sabtu (11/11/23).
Terkait permasalahan ini, awak media telah berupaya mengonfirmasi Gubernur Sumbar, Mahyeldi, namun belum merespon hingga berita ini diterbitkan.
