Kolase foto Plt Bupati Pasaman, Sabar AS dan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahmat Samulo. Ist
Pasaman, – Setelah instruksi Plt Bupati Pasaman, Sabar AS yang dianggap menghilangkan kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pasaman, Mara Ondak hingga menunjuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yasri Uripsyah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda. Membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat menugaskan tim provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
Tim provinsi melalui Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahmat Samulo mengatakan bahwa untuk mendalami apa yang terjadi di Pemkab Pasaman dan latar belakang dari kebijakan-kebijakan daerah yang lahir, tim melakukan pemanggilan kepada beberapa pejabat Kabupaten Pasaman, di antaranya para Asisten, Inspektur, Kepala BKPSDM, Sekda dan lainnya.
“Hasilnya, tim sudah mendapatkan informasi yang cukup dan juga telah memberikan masukan, pandangan serta saran kepada Plt Bupati beserta jajaran. Nanti kita tunggu dan lihat bagaimana tanggapan serta tindaklanjut dari Pemkab Pasaman”, kata Doni Rahmat Samulo kepada deliknews.com, Jumat (17/11/23).
Sementara terkait instruksi Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, pada 6 November 2023 saat rapat dengan para kepala OPD yang dianggap menghilangkan kewenangan Sekda, Doni Rahmat Samulo menilai kebijakan itu membuat kondisi tidak ideal dan adanya gangguan dalam pelayanan.
“Atasan dan bawahan harus bekerja sama. Namun, kebijakan ini akan menimbulkan kondisi tidak ideal dan gangguan dalam pelayanan”, kata Doni Rahmat Samulo melalui WhatsApp, Jumat (17/11/23).
Atas persoalan ini, tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan saran dan masukan kepada Plt Bupati Pasaman, Sabar AS dan Sekda, Mara Ondak.
“Semoga 2 tokoh daerah ini bisa saling berkoordinasi lagi dengan baik”, ujar Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumatera Barat itu.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, instruksi Plt Bupati, Sabar AS terbukti benar. Dalam pembahasan Rancangan APBD Pemkab Pasaman Tahun 2024 yang berlangsung di Bukittinggi pada tanggal 7 – 11 November 2023 kemarin tidak melibatkan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tak hanya itu, pada 13 November 2023, Plt Bupati Pasaman, Sabar AS tiba-tiba menunjuk Yasri Uripsyah sebagai Plh Sekda. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan Sekda Definitif, Mara Ondak dan proses penunjukan Plh Sekda yang dianggap mendadak.
Kepala BKPSDM Pemkab Pasaman, Joko Rivanto, menjelaskan bahwa Plt Bupati Pasaman memiliki kewenangan untuk menunjuk Plh Sekda.
“Yang diangkat tidak definitif dan prosesnya tidak melalui persetujuan Kemendagri. Yasri Uripsyah hanya sebagai pelaksana harian”, ungkap Joko Rivanto.
Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, saat dimintai konfirmasi tentang keberadaan Sekda Definitif, Mara Ondak, dan penunjukan Plh Sekda hanya mengatakan bahwa Sekda Definitif diberhentikan dan diangkat Yasri Uripsyah sebagai Plh Sekda Pasaman.
“Untuk keperluan pemeriksaan maka Sekda Definitif, Mara Ondak diberhentikan dan diangkat Yasri Uripsyah sebagai Plh Sekda Pasaman”, kata Sabar AS, kepada deliknews.com Sabtu (18/11/23).
Sabar AS tidak memberikan penjelasan ketika ditanya apakah Sekda Definitif diberhentikan atau dibebas tugaskan sementara. Sebab jika dibebatugaskan sementara dalam rangka pemeriksaan sudah ada regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Kepala BKN No 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.
Plt Bupati Pasaman membantah adanya gangguan dalam pelayanan seperti yang disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahmat Samulo.
“Tidak ada yang terganggu. Proses pembahasan APBD berjalan lancar, sidang paripurna terlaksana dengan baik, hubungan Pemda dengan DPRD harmonis dan begitu juga dengan Forkopimda. Terkait administrasi pemerintahan serta program kegiatan serta pelayanan publik berjalan dengan baik”, tegas Sabar AS.
