Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap kemajuan dunia usaha akan terus berlanjut pada tahun depan. Menurut Sri Mulyani, stimulus fiskal untuk dunia usaha akan dipertahankan hingga tahun 2024.
“Stimulus yang sudah ada, seperti insentif pajak dan libur pajak, akan tetap dipertahankan dengan kriteria yang sama,” kata Sri Mulyani dalam Keterangan Pers setelah Acara Penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/11/2024).
Sama seperti tahun 2023, ada 18 sektor yang akan mendapatkan manfaat dari program insentif ini. Menurut Menkeu, sektor tersebut dianggap perlu untuk dibantu dalam pengembangannya.
Di samping itu, pemerintah juga tetap mendukung insentif di sektor konstruksi perumahan. Stimulus perpajakan dengan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah seharga di bawah Rp2 miliar akan tetap diberikan sebesar 100% hingga Juni 2024. Sedangkan untuk bulan Juli hingga Desember 2024, insentif PPN DTP akan sebesar 50%.
Selain itu, insentif perpajakan untuk mobil listrik juga akan tetap diberikan untuk meningkatkan permintaan dan respon investasi.
Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 juga akan dinaikkan. Hal ini sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk mendorong daerah agar terus bekerja secara detail, teliti, dan antisipatif terhadap perubahan iklim dan disrupsi rantai pasok.
Dalam APBN Tahun 2024, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.
