Setiap tahun, pemerintah, pengusaha, dan buruh selalu berembuk untuk menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Namun, setiap tahun pula selalu ada perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha terkait penentuan kenaikan upah ini.
Tidak jarang, aksi protes dari kelompok buruh dilakukan dengan aksi unjuk rasa di jalan dan juga ancaman mogok yang tidak hanya mengganggu produktivitas tetapi juga ketertiban umum. Padahal sebenarnya sudah ada PP nomor 51 tahun 2023 yang mengatur tentang formula besaran kenaikan upah buruh ini. Lalu, apa solusi yang ditawarkan dari masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden terkait kisruh kenaikan upah buruh ini?
Lebih lanjut saksikan Safrina Nasution bersama dengan Co Captain TimNas AMIN Tom Lembong, Erwin Aksa Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Haryadi Sukamdani Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Mirah Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Bob Azzam Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (06/12/2023).
