Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencairkan anggaran sebesar Rp 540 triliun dalam dua pekan terakhir tahun ini. Anggaran tersebut akan dibayarkan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
“Kita masih punya separuh bulan sampai 29 Desember. Saya sampaikan 2 minggu ke depan ada Rp 540 triliun kita akan bayar berbagai tagihan-tagihan, jadi dua pekan ke depan luar biasa sangat besar operasi APBN kita,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (27/12/2023).
Saat mengawasi proses ini, Sri Mulyani turun langsung ke lapangan. Dia meninjau kinerja sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jakarta pada minggu lalu, Jumat (22/12/2023). Kantor tersebut, antara lain, KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
Dalam kunjungan itu, Menkeu mendorong jajaran DJPb untuk selalu sigap memberikan pelayanan prima dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran. Dia pun memotivasi para pegawai KPPN untuk mengawal pelaksanaan APBN pada akhir tahun 2023 dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
Menkeu juga menyapa sejumlah mitra satker, baik yang hadir secara langsung di area Stakeholders Lounge maupun melalui video conference untuk mendengarkan berbagai masukan ataupun kendala dalam pelayanan perbendaharaan negara.
Sri Mulyani juga meninjau digitalisasi proses perbendaharaan di KPPN yang mampu mempersingkat waktu servis layanan kepada mitra satker. Selain itu, penggunaan dashboard monitoring pagu dan realisasi anggaran juga dapat mengoptimalkan pemantauan serapan belanja di seluruh mitra satker.
Realisasi belanja negara hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp2.588,2 triliun, atau 83,03% dari alokasi belanja negara tahun ini sebesar Rp3.117,2 triliun. Realisasi belanja negara itu turun bila dibandingkan dengan penyerapan di periode yang sama pada 2022 sebesar Rp2.698,4 triliun.
Salah satu sebab melambatnya, menurut Kemenkeu adalah penyerapan belanja negara ada belanja non K/L khususnya terkait subsidi dan kompensasi karena melandainya harga minyak dunia yang mengakibatkan belanja untuk kompensasi dan subsidi energi menjadi lebih rendah.
