MEDAN, Waspada.co.id – Di bawah guyuran hujan deras, puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum (FH) Universitas HKBP Nommensen Medan mengadakan aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Kamis (29/2).
Koordinator aksi, Andro Siahaan, menyatakan bahwa para mahasiswa khususnya dari FH HKBP Nomensen sangat prihatin dengan kondisi demokrasi di Indonesia.
“Penggunaan pejabat desa untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui deklarasi desa bersatu pada 17 Desember 2023,” tegasnya.
Rimba juga mengungkapkan bahwa dalam Pemilu ini terutama di Sampang diduga terjadi pemalsuan suara di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dilakukan secara kelompok.
“Dugaan kecurangan di Malaysia, KPU mengungkapkan ada 1.972 suara dicoblos, dugaan kecurangan pada Sirekap Pemilu 2024, dan warga dilarang melihat penghitungan suara di Bandar Selamat, Tembung dan Satpol Garut mendukung salah satu Paslon,” katanya.
Maka dari itu, Andro Siahaan menyatakan dengan tegas bahwa demokrasi saat ini tidak berjalan dengan baik.
“Bapak tadi mengatakan pemilu tahun ini bersih, bodohnya kami mahasiswa ini dapat ditipu, katanya pemilu 2024 bersih, menurut bapak bersih, sedangkan saksi dari Paslon di Tapteng diserang, apa itu demokrasi,” tegasnya.
Andro Siahaan juga menyatakan bahwa mahasiswa sebagai kontrol sosial di masyarakat mendesak agar dugaan kecurangan selama Pemilu 2024 diusut tuntas.
“Jika dibiarkan, kecurangan akan menjadi panduan dan seolah-olah dinormalisasi selama pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024,” kata massa mahasiswa.
Selain itu, lanjutnya, sentimen negatif yang muncul akibat dugaan kecurangan juga meningkatkan ketegangan sosial.
“Kita juga dapat menyimpulkan bahwa KPU dan Bawaslu baik di pusat maupun di daerah tidak siap dalam mengendalikan sesuai tupoksinya masing-masing sehingga dugaan kecurangan dapat terjadi dan tidak bertindak tegas terhadap dugaan kecurangan yang terjadi secara terang-terangan,” tutup massa mahasiswa. (wol/ryp/d1)
Editor: AGUS UTAMA
