Di luar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu memfokuskan pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Ketujuh belas target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan berani, membekali diri dengan kemampuan untuk menghadapi mereka.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan pokok untuk kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diperjuangkan dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program estate pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Target tambahan area panen pertanian sebesar 4 juta hektar ditetapkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, dengan asumsi semuanya merupakan sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan bioavtur dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia saat musim kemarau dan mencegah bencana saat musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Pendapatan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan cukai yang wajib dibayarkan untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan UU. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan badan pendapatan nasional, disertai reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang ditujukan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Pendapatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, perluasan basis pajak, dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi cerminan dari akses terbatas kepada manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar penyebab berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 merupakan tujuan yang kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang secara serius merusak produktivitas individu dan kesejahteraan komunal. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Secara bersamaan, pemerintah bertugas untuk menutup segala kesempatan penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Oleh karena itu, meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa tergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, memperbarui fasilitas pendidikan, dan memperluas akses ke pendidikan. Ini termasuk membentuk dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti kemajuan dalam bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk menumbuhkan otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan melestarikannya menjaga warisan berharga kita. Mendirikan dana cagar budaya memastikan pelestarian budaya kita secara berkelanjutan. Program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran negara yang sangat penting dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan membela kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke nutrisi yang memadai.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan Negara dan Keamanan serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan hidup damai dapat tercapai dalam negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan mendapat penghormatan dalam hubungan internasional yang terhormat.
Target Prioritas 10: Memastikan Pelestarian Lingkungan Dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Neto Nol. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk serta meningkatkan pengelolaan berkelanjutan dari tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepatnya.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Secara Langsung untuk Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisasi secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Sanitasi yang Baik untuk Masyarakat Desa/Kota yang Membutuhkan Akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau, dengan sanitasi yang tepat bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah susun dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik yang disewa). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit hunian di seluruh Indonesia.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Keadilan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibukota Nusantara (IKN) dan Kota-kota Inovatif, Karakteristik, Independen Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusional untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
