Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Dasar Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang telah kita sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat mengenai defisit APBN sebesar 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam rentang tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan defisit APBN yang terus dilakukan juga menghilangkan rumor bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 masih dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang disusun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menteri Keuangan.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, pada kesempatan yang sama memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target yang telah direncanakan pemerintah sekarang dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target yang akan direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
