MEDAN, Waspada.co.id – Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut) mengadakan aksi damai di depan Kantor DRPD Sumut, Jumat (23/8).
Salah satu pembicara mengatakan bahwa aksi kali ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada dan rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI.
“DPR saat ini tidak lagi menunaikan tugasnya sebagai wakil rakyat daerah, tetapi malah mengambil langkah untuk kepentingan tertentu. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa mereka duduk di sana bukan sebagai perwakilan partai,” tegasnya.
Pembicara perempuan tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang seharusnya melanggar konstitusi di Indonesia, baik itu DPR, Mahkamah Agung, penyelenggara pemilu, atau lembaga pemerintah lainnya.
“Harus menghormati putusan MK yang mengikat dan final,” katanya.
Kami menuntut agar DPR membatalkan revisi UU Pilkada dan patuh pada putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024.
“Sumatera Utara menolak Dinasti Politik,” tegasnya disusul dengan puluhan massa yang turut dalam aksi tersebut. (wol/ryp/d1)
Editor: AGUS UTAMA
