Program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Inisiatif pendidikan dasar ini, yang bertujuan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Hal ini disorot selama forum publik “Double Check” dengan tema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?”. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan mereka untuk menangani kemiskinan secara langsung.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 3,1 juta orang tinggal dalam kemiskinan ekstrim, sekitar 0,7% dari populasi. Sementara tingkat kemiskinan umum sekitar 8,57% atau sekitar 24 juta orang, yang harus turun di bawah 5% pada 2029. Kementerian Sosial tidak dapat menghadapi tantangan besar ini sendirian, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kementerian Sosial tradisionalnya bekerja di tingkat hilir untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, Presiden Prabowo telah memerintahkan fokus pada pemberdayaan orang untuk lepas dari kemiskinan. Kementerian memprioritaskan program perlindungan sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp75 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Wakil Menteri Agus juga mengumumkan pembukaan 65 Sekolah Rakyat bulan Juli ini menjelang tahun ajaran baru dengan harapan jumlah akan meningkat menjadi 100 pada akhir tahun. Pemerintah daerah juga diminta untuk mendukung inisiatif ini. Hal ini sejalan dengan upaya KPC yang memastikan program pemerintah fokus pada pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program Presiden Prabowo bertujuan untuk meningkatkan seluruh rakyat Indonesia.
