Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, mendukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai wadah koordinasi di level nasional. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan.
Penting untuk menyebar fungsi-fungsi keantariksaan ke berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan untuk mengatur navigasi penerbangan sipil, Kementerian Pertahanan untuk strategi pertahanan udara, serta BRIN/LAPAN untuk teknologi Antariksa dan satelit. Keberadaan TNI AU juga penting untuk menjaga wilayah udara dan aspek pertahanan luar angkasa, sementara Kominfo dan BSSN bertanggung jawab untuk melindungi jaringan data berbasis satelit.
“Untuk mengatasi ini, penting kita hidupkan kembali Dewan Penerbangan sebagaimana terbentuk melalui PP Nomor 3 Tahun 1955, namun sekarang dengan mandat yang lebih luas menjadi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional,” kata Chappy.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah keterangan tertulis dan dijelaskan dalam diskusi publik bertema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP, FISIP Universitas Indonesia (UI) pada Selasa (27/5/2025).
Chappy juga menambahkan bahwa Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah sebuah dewan tinggi yang merumuskan kebijakan, mengintegrasikan strategi sipil-militer, dan berkoordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengaturan ruang udara dan antariksa di Indonesia.
Dewan tersebut seharusnya melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, sektor swasta, dan akademisi.
“Keberadaan dewan ini akan memberikan arahan strategis yang konsisten dalam pengembangan keantariksaan yang selama ini menjadi hambatan bagi kemajuan Indonesia,” ungkapnya.
Dukungan ini diberikan Chappy karena ruang antariksa bukan lagi hanya isu masa depan, tetapi sudah menjadi medan pertarungan geopolitik yang nyata. Negara-negara besar bersaing untuk menguasai orbit, mengembangkan satelit ganda, dan mempersiapkan doktrin perang antariksa.
“Di tengah situasi ini, Indonesia tidak boleh absen dari panggung sejarah,” tambahannya.
Kedaulatan negara tidak hanya dapat dipertahankan di darat dan di laut, tetapi juga di udara dan antariksa. Tanpa strategi nasional yang kuat dan koordinasi lintas sektor yang solid, Indonesia akan terus menjadi pengguna pasif, bukan pemain aktif dalam kancah global.
Contoh yang relevan adalah kasus FIR Singapura, di mana sebagian ruang udara nasional Indonesia selama puluhan tahun dikelola oleh otoritas asing. Meskipun sudah ada perjanjian baru antara Indonesia dan Singapura tahun 2022, hal itu mencerminkan betapa infrastruktur dan kelembagaan yang lemah dalam pengaturan udara dapat berdampak langsung pada kedaulatan negara. Kondisi serupa dapat terjadi pula di antariksa jika tindakan kooperatif dan strategis tidak segera dilakukan.
“Oleh karena itu, langkah mendesak yang harus diambil adalah revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi tertinggi lintas sektor,” harapnya.
Revitalisasi ini diperlukan untuk menyatukan visi dan strategi pertahanan udara dan antariksa. Dengan demikian, Indonesia tidak sekadar memandang langit sebagai batas, tetapi juga memandangnya sebagai ruang strategis yang harus dijaga, dikuasai, dan dimanfaatkan untuk keamanan dan harmoni bangsa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
