Hubungan antara produsen mobil dan para pembuat konten yang menggunakan kendaraan mereka bisa menjadi tegang dalam beberapa kasus. Namun, jarang sekali permasalahan ini berakhir dengan tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka, dan permintaan untuk mengubah atau menghapus konten biasanya tidak terlalu ekstrem. Namun, situasinya berbeda ketika berbicara tentang produsen mobil BYD, yang merupakan salah satu perusahaan mobil dengan pertumbuhan tercepat di dunia belakangan ini. Konon, BYD telah menempuh jalur hukum dengan menuntut 37 influencer atas tuduhan fitnah terhadap perusahaan mereka, dilansir oleh CarNewsChina.
BYD juga telah menambahkan 126 pembuat konten ke dalam daftar pantauan internal mereka, yang akan dipantau secara ketat ke depannya. Mereka berpotensi menghadapi konsekuensi hukum serius dari produsen mobil tersebut jika mengeluarkan pernyataan yang merugikan citra BYD. Produsen mobil ini bahkan membentuk “Kantor Anti-Penipuan Berita” yang mengajak masyarakat untuk memberikan informasi tentang konten yang mungkin merugikan reputasi mereka.
Dalam usahanya untuk melacak potensi kampanye pencemaran nama baik, BYD menawarkan bonus besar hingga jutaan yuan untuk petunjuk kredibel. Beberapa contoh yang disebutkan termasuk tuduhan perusahaan memanipulasi pembuat konten untuk mengucapkan hal-hal negatif tentang pesaing mereka. Pengadilan menghukum influencer untuk meminta maaf secara terbuka dan membayar denda secara substansial setelah membuat klaim yang merugikan perusahaan.
Kisah serupa juga dialami oleh perusahaan mobil lainnya di Cina seperti Nissan Dongfeng, Tesla, Great Wall Motor, dan Changan Automobile yang melakukan tindakan hukum terhadap influencer. Kesimpulannya, praktik ini tampaknya lebih umum terjadi di Cina daripada di negara-negara Barat. Penting untuk diingat bahwa pencemaran nama baik di Cina dianggap serius dan dapat berakibat pada masalah hukum yang serius. Oleh karena itu, waspadalah dalam mengungkapkan pendapat terutama terkait dengan perusahaan besar di Cina untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.
