Praktik pemalakan oknum preman atau pungutan liar (pungli) ternyata masih ada dalam sektor pengangkutan barang, terutama sayuran. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa sopir truk sering menjadi korban pemalakan saat melintasi Tol Cikampek hingga Kramat Jati. Mereka harus membayar pungli sejumlah tertentu kepada oknum preman. Pungli juga terjadi saat istirahat di bahu jalan atau di rest area, yang menunjukkan praktik pungli yang meresahkan.
Komunitas sopir truk juga melaporkan adanya pemalakan oleh oknum PJR di bahu jalan dan Satpam rest area. Pengusaha angkutan barang menyatakan bahwa ada pungutan liar di sekitar Tanjung Priok dan jalur menuju gudang di Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pungli tidak hanya menyasar sopir truk, tetapi juga pemilik barang dan pengusaha. Menurut Djoko, praktik pungli di sektor logistik telah membebani ongkos angkut hingga 15-20% di Indonesia, dengan angka pungli yang beragam.
Pemerintah harus fokus pada pemberantasan praktik pungli di sektor logistik, seiring dengan program Zero ODOL. Djoko merekomendasikan transparansi dan akuntabilitas muatan dalam penanganan kendaraan ODOL. Perusahaan angkutan wajib membuat surat muatan barang dan surat perjanjian pengangkutan barang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir praktik pungli dan meningkatkan kualitas layanan angkutan barang di Indonesia.
