Pemilik Tanah Terlantar Angkat Bicara: Negara Akan Ambil Alih?

Sebuah kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah yang ditinggalkan selama dua tahun menuai beragam tanggapan di masyarakat. Akhmad Indradi, Pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), menyatakan dukungannya terhadap penertiban tanah ilegal sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2021. Namun, Akhmad menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Akhmad, pemerintah harus lebih dulu mendorong serta memfasilitasi upaya pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Di daerah terpencil misalnya, dimana akses jalan menjadi kendala, pemerintah seharusnya memfasilitasi pembangunan jalan yang memadai. Hal ini akan membantu masyarakat untuk mengelola lahan mereka secara berkelanjutan.

Dalam konteks Kalimantan, banyak masyarakat yang tidak mampu merawat lahan mereka secara berkelanjutan karena kurangnya akses jalan produksi untuk mengangkut hasil pertanian. Akhmad menegaskan bahwa tanah yang seharusnya sangat produktif hanya dibiarkan terlantar setelah beberapa kali tanam padi. Padahal, lahan tersebut dapat ditanami dengan tanaman perkebunan atau pertanian lainnya seperti sawit, karet, kakao, pisang, dan sayuran untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Selain akses jalan yang sesuai, Akhmad juga menyoroti tingginya biaya sertifikasi tanah di Kalimantan. Harga tanah per hektar hampir sama dengan biaya pembuatan sertifikat, yang menurutnya menjadi kendala bagi masyarakat. Akhmad juga menekankan pentingnya mekanisme penertiban yang sesuai aturan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, untuk mencegah potensi keresahan dan konflik sosial.

Proses sosialisasi yang benar juga dianggap penting oleh Akhmad, agar masyarakat memahami aturan yang diberlakukan. Ia menekankan perlunya memberikan waktu yang cukup serta memastikan aturan tersebut dipahami dengan baik oleh masyarakat. Akhmad juga menyoroti kasus-kasus dimana lahan masyarakat dirampas secara legal dan diberikan kepada orang kaya atau pengusaha besar dengan dalih proyek strategis nasional, yang menurutnya harus dihindari.

Source link