Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan menghentikan praktik pemberian bonus, yang dikenal sebagai tantiem, kepada komisaris BUMN. Hal ini ia tekankan dalam pidato kunci di Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang. Prabowo menyoroti bahwa banyak aset BUMN telah dikelola secara tidak baik dan terpecah-belah selama bertahun-tahun. Dengan mengkonsolidasikan aset-aset ini di bawah Danantara, Indonesia kini telah menegakkan kehadiran yang signifikan di bidang keuangan global, dengan dana kedaulatan menempati peringkat kelima secara global, setelah Norwegia, Tiongkok, dan Abu Dhabi. Namun demikian, Prabowo mengkritik praktik pemberian bonus kepada komisaris BUMN, bahkan ketika perusahaan mengalami kerugian, menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak adil secara fundamental. Ia menekankan pentingnya menghapus bonus tersebut sebagai bagian dari agenda reformasi yang lebih luas untuk mendorong integritas dan profesionalisme dalam perusahaan-perusahaan milik negara. Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang menentang reformasi ini tidak diinginkan, karena banyak individu muda yang siap untuk mengambil tanggung jawabnya.
Prabowo Stops SOE Commissioner Bonuses: What It Means for People
