Anggaran Bappenas Naik 2X Jadi Rp2,59 T: Prioritas Program?

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebesar Rp2,59 triliun untuk tahun 2026, naik dari Rp1,97 triliun tahun sebelumnya. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai berbagai tugas Bappenas, dengan dikategorikan dalam program dukungan manajemen sebesar Rp1,53 triliun dan program perencanaan pembangunan nasional (PPN) sebesar Rp1,07 triliun. Perincian anggaran PPN termasuk rupiah murni sebesar Rp801,58 miliar, pinjaman luar negeri sebesar Rp86,43 miliar, dan hibah luar negeri sebesar Rp181,28 miliar.

Menurut Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tujuan Bappenas seperti fungsi satu data, Sustainable Development Goals (SDG), dan pengawalan perencanaan program-program prioritas. Program-program tersebut meliputi program gizi, pemeriksaan kesehatan, pembangunan sekolah unggul, dan program-program seperti Kartu Sejahtera. Kementerian Bappenas juga akan fokus pada pencapaian Trisula yang mencakup penurunan jumlah orang miskin, pengembangan SDM berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bappenas akan melakukan berbagai kegiatan seperti penyusunan tata kelola data, penyusunan peta jalan menuju Indonesia sejahtera, penyusunan grand design untuk graduasi kemiskinan, dan digitalisasi pendidikan. Selain itu, akan dilakukan penyusunan rencana perpres peta jalan pendidikan, kerangka kebijakan nasional, peta pendanaan model kebijakan riset nasional, dan pengendalian inflasi bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri.

Hingga 31 Agustus 2025, anggaran Bappenas yang telah terserap mencapai Rp925,71 miliar atau 71,58% dari pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp1,24 triliun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

Source link