Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 51,81 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci alokasi dana tersebut untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah juga memberikan bantuan dana kepada kepala daerah dan provinsi yang terkena dampak sebagai langkah awal pemulihan.
Meskipun ada surplus daya listrik di Sumatera Bagian Utara, pemulihan pasokan listrik terhambat oleh kerusakan SUTET. PLN bersama TNI dan Polri telah bergerak cepat untuk mengirimkan genset dan peralatan penting ke lokasi terdampak menggunakan pesawat Hercules dan helikopter. Sementara itu, distribusi BBM dan LPG dipastikan tetap lancar oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
Presiden Prabowo menegaskan tidak akan ada toleransi terhadap korupsi dalam penanganan bencana. Ia meminta penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik korupsi. Selain itu, BPH Migas juga telah menyetujui tambahan BBM untuk memastikan ketersediaan energi selama masa tanggap darurat.
Pemerintah berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapapun dalam penanganan bencana, memastikan semua warga terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Dengan dukungan anggaran besar dan kerja sama lintas lembaga, diharapkan proses pemulihan akan berjalan dengan cepat dan menyeluruh di semua wilayah terdampak.
