Aceh mengalami banjir dan longsor yang kembali menguji kesiapan bangsa dalam menghadapi bencana. Di tengah upaya pemerintah pusat yang terus mengedepankan pendekatan terpadu berbasis kekuatan nasional, langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF menimbulkan perdebatan di tengah publik. Aktivis 98, Joko Priyoski, menilai bahwa pemimpin daerah seharusnya menunjukkan keteguhan dalam menghadapi krisis, bukan mencari simpati dari luar.
Pemerintah pusat tetap yakin bahwa kapasitas nasional dalam penanganan bencana sudah memadai. Mekanisme tanggap darurat telah berjalan dengan koordinasi lintas lembaga, termasuk keterlibatan TNI, Polri, BNPB, dan relawan lokal. Oleh karena itu, permintaan bantuan internasional dianggap belum mendesak.
Kritik terhadap surat kepada lembaga PBB juga muncul karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kedaulatan. Beberapa pihak memandang bahwa keterlibatan lembaga asing seharusnya melalui jalur resmi pemerintah pusat agar tidak meragukan kemampuan Indonesia dalam penanganan bencana di wilayahnya sendiri.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional. Ia turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya negara dikerahkan untuk membantu masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara bertindak cepat tanpa harus menunggu bantuan dari luar.
Kepemimpinan daerah menjadi sorotan dalam situasi ini. Bencana bukan hanya tentang logistik dan bantuan, tetapi juga tentang membangun solidaritas dan kepercayaan publik. Konsistensi dalam membangun kepercayaan rakyat dan memperkuat daya tahan nasional merupakan kunci dalam menghadapi krisis.
Bencana di Sumatera seharusnya menjadi pengingat untuk kembali pada semangat kebangsaan. Konsistensi dalam membangun kepercayaan rakyat dan memperkuat daya tahan nasional adalah hal yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis, bukan pengakuan dari luar.
