4 Poin Penting: Arahan Presiden Prabowo terkait Pasar Modal

Pemerintah, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), mengadakan konferensi pers untuk menanggapi situasi pasar modal dalam negeri yang sedang tidak stabil. Konferensi pers ini diadakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu malam (31/1/2026), menyusul perkembangan pasar yang dipicu oleh evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia.

Beberapa pejabat negara hadir dalam konferensi pers ini, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta para pimpinan OJK dan infrastruktur pasar modal seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan perwakilan BEI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan empat arahan utama yang diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto terkait penataan dan penguatan pasar modal nasional. Salah satunya adalah percepatan reformasi integritas pasar melalui pembenahan struktural, seperti demutualisasi bursa dan peningkatan minimum free float saham menjadi 15% sesuai standar global. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, likuiditas, dan integritas pasar.

Selain itu, pemerintah juga ingin memperkuat transparansi kepemilikan saham melalui pengetatan aturan beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham. Tujuannya adalah agar pasar modal Indonesia dapat sejalan dengan praktik bursa modern internasional.

Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik spekulatif yang merugikan pasar. Pemerintah tidak akan mentolerir manipulasi harga saham yang merugikan investor dan dapat melemahkan kredibilitas pasar.

Terakhir, Presiden menginstruksikan agar stabilitas dan kelangsungan operasional pasar modal tetap terjaga. Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI diminta untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan dan gangguan fungsi pengawasan selama masa transisi. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim investasi yang transparan, adil, dan sesuai standar internasional, serta memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh.

Source link