Topik konservasi di Indonesia kerap difokuskan hanya pada penyelamatan hutan dan satwa liar. Pembicaraan sering berkutat pada pengurangan habitat, menurunnya jumlah satwa, dan konflik antara manusia dengan hewan liar. Tetapi jika ditelaah lebih dalam, unsur manusia sendiri sering luput dari diskusi tersebut.
Wahdi Azmi, seorang dokter hewan dan konservatoris berpengalaman yang puluhan tahun menangani problem manusia dan gajah di Sumatera, menyoroti kekosongan tersebut. Dalam sebuah sesi Leaders Talk Tourism terkait kebijakan konservasi terbaru, Wahdi menegaskan bahwa membahas konservasi tanpa memperhitungkan keberadaan dan kebutuhan manusia akan selalu menimbulkan ketimpangan.
Menurut Wahdi, inti dari kegagalan konservasi di banyak kasus bukan hanya terletak pada perlakuan terhadap satwa, tapi lebih pada perubahan lanskap yang tidak diikuti adaptasi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Ketika masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari konservasi, maka upaya apa pun untuk menjaga satwa dan habitat akan sulit berhasil.
Perubahan lahan menjadi perkebunan atau pemukiman membuat ruang gerak satwa semakin terbatas. Tekanan ekonomi pada masyarakat sekitar kawasan konservasi pun turut meningkat, menciptakan ketegangan yang tidak mudah diurai. Pertemuan antara manusia dan satwa liar menjadi sulit dihindari, namun permasalahan utamanya sejatinya berada pada bagaimana masyarakat dan pihak terkait merespons serta menyiapkan sistem yang adil untuk keduanya.
Selama ini, konservasi masih identik dengan perlindungan ketat: kawasan dibatasi, aktivitas masyarakat dijegal lewat regulasi. Langkah legal dan administrasi yang rasional secara teori ini justru menciptakan keterasingan antara upaya konservasi dan aktivitas masyarakat. Warga dihimpit keterbatasan akses lahan serta minimnya peluang ekonomi, menambah kompleksitas konflik yang terjadi.
Dengan demikian, banyak komunitas melihat konservasi sebagai pembatas, bahkan beban, bukan sebagai manfaat bersama. Dalam kondisi tersebut, Wahdi menekankan perlunya perubahan paradigma—bahwa manusia selayaknya dianggap bagian integral dari lingkungan, bukan hanya objek yang diatur. Integrasi konservasi, ekonomi lokal, dan pendidikan menjadi penting agar pelestarian alam berjalan beriringan dengan kesejahteraan manusia.
Ide integratif ini semakin terang benderang saat diterapkan dalam kasus Mega Mendung, Bogor, di mana ancaman alih fungsi lahan dan tekanan terhadap ekosistem sangat nyata. Upaya di kawasan Arista Montana bersama Yayasan Paseban mencontohkan rungutan Wahdi. Di sini, kelestarian lingkungan bukan proyek yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi menjadi bagian dari kegiatan ekonomi warga.
Salah satu langkah konkret adalah pengembangan pertanian organik berbasis komunitas. Para petani lokal tidak hanya terlibat dalam produksi hasil pertanian, tapi juga dilatih merawat kualitas tanah dan lingkungan. Mereka mendapatkan keterampilan baru dan termotivasi menjaga ekosistem sebagai prasyarat stabilitas ekonomi. Konservasi berubah menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban semata.
Peran Yayasan Paseban sangat vital dalam memperkuat kapasitas masyarakat. Program edukasi dan pelatihan yang mereka jalankan membawa pemahaman konservasi pada ranah yang lebih praktis. Masyarakat dibekali kemampuan untuk mengolah sumber daya secara berkelanjutan, memahami pentingnya kelestarian, sekaligus memperoleh cara memperoleh penghasilan yang layak.
Dengan demikian, masyarakat bukan lagi sebagai penonton atau korban kebijakan konservasi, melainkan aktor utama yang ikut menentukan keberhasilan pelestarian alam—model yang akhirnya terbukti lebih efektif.
Realita di Mega Mendung dan pengalaman Wahdi di Sumatera memperlihatkan inti persoalan yang sama: kegagalan konservasi bukan karena kurangnya kawasan yang dilindungi, melainkan lemahnya integrasi antara kebutuhan manusia dan upaya pelestarian. Di Sumatera, konflik manusia dan satwa merebak karena desain ekonomi yang tak berkembang. Di Mega Mendung, kolaborasi konservasi dan ekonomi lokal justru menghasilkan harmoni dan keberlanjutan.
Tantangan terbesar ada pada penguatan kapasitas lokal. Seringkali, masyarakat tidak dilibatkan langsung sejak awal, tidak memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai, juga tidak diberikan peluang ekonomi yang konkret. Padahal, ketika mereka diajak bekerja sama, mendapatkan akses ilmu dan peluang yang seimbang, upaya konservasi tumbuh berakar dari kepentingan bersama.
Pembelajaran penting yang muncul adalah perlunya model pelestarian yang menghadirkan hubungan nyata antara manusia dan lingkungan. Pengawasan dan hukum saja tidak cukup; harus ada keikutsertaan nyata masyarakat dalam setiap proses dan hasil.
Kondisi pembangunan yang terus menekan ekosistem Indonesia menuntut cara pikir baru. Perlu pendekatan holistik, di mana pelestarian alam dihubungkan erat dengan pengetahuan lokal, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan kesejahteraan. Inilah jalan menuju konservasi yang tahan uji waktu.
Konservasi di Indonesia kini tidak dapat lagi berdiri sendiri sebagai sektor yang terpisah. Harus ada keterpaduan antara kebutuhan pelestarian dan kepentingan hidup manusia sehari-hari. Tanpa integrasi itu, konservasi hanya membela yang tersisa. Dengan integrasi yang kuat, pelestarian bukan cuma pertahanan terakhir, tapi fondasi kemajuan masyarakat yang berkelanjutan.
Pertanyaan esensial akhirnya terangkum seperti dikemukakan Wahdi Azmi: Apakah manusia memiliki kepentingan nyata untuk ikut menjaga alam? Jawabannya akan menentukan arah masa depan konservasi di negeri ini.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
