Gambaran terkini tentang perkembangan desa di Indonesia menjadi sorotan dari dua laporan resmi pemerintah yang dikeluarkan baru-baru ini. Meskipun sekilas tampak memiliki sudut pandang berbeda—Badan Pusat Statistik melalui data Potensi Desa (Podes) 2025 menyoal peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur, sedangkan Kementerian Desa dan PDTT menggarisbawahi melonjaknya jumlah desa maju dan mandiri—sesungguhnya kedua laporan tersebut mengarah pada persoalan yang sama: pertumbuhan administratif di desa belum sepenuhnya selaras dengan transformasi perekonomian desa.
Fenomena inilah yang masih menjadi tantangan besar. Dengan lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa menurut Podes 2025—sebanyak 75 ribu di antaranya adalah desa—masih tampak jurang yang lebar antara kemajuan status administratif dan daya hidup ekonomi masyarakatnya. Kini, sekitar 20.500 desa telah menyandang status mandiri dan hampir 23.600 disebut sebagai desa maju, sementara sisanya tertinggal di kategori berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal.
Pembangunan fisik dalam satu dekade terakhir, termasuk dana desa, telah mendukung banyak desa bergerak keluar dari kondisi dasar, tetapi fakta di lapangan memperlihatkan keterbatasan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang nyata. Sebagian besar desa masih didominasi kegiatan pertanian dengan minim inovasi dan masih berbasis produksi komoditas mentah. Meskipun sekarang ada lebih dari 25 ribu desa dengan produk unggulan, keterhubungan ke pasar yang luas masih menjadi masalah. Serupa, akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan jaringan telekomunikasi sudah mulai menyebar, tapi distribusi dan kualitasnya amat bervariasi, apalagi untuk desa terpencil.
Sementara kemiskinan di wilayah perdesaan bertahan di angka sekitar 11 persen, hampir dua kali lipat dari perkotaan, dalam banyak kasus tingkat kedalaman kemiskinan menunjukkan kondisi yang genting dan menggambarkan kerentanan yang belum banyak berkurang. Belum lagi, produktivitas yang stagnan dan ekonomi berbasis pertanian dengan nilai tambah rendah menyebabkan kesejahteraan desa tidak sebanding dengan kemajuan ekonomi wilayah perkotaan.
Dalam konteks tantangan tersebut, pengembangan ekonomi desa memerlukan strategi yang lebih kokoh, bukan hanya sekadar pembangunan fisik. Diperlukan upaya yang bisa mendorong konsolidasi ekonomi lokal agar fragmentasi produksi dan kelembagaan bisa diatasi secara berkelanjutan—di sinilah koperasi memiliki peran vital. Studi Bank Dunia bahkan menyatakan koperasi efektif memperkuat perekonomian berbasis komunitas dan memperluas akses layanan ekonomi di negara berkembang. Bukan itu saja, koperasi dapat menjadi alat solidaritas ekonomi, memperkuat posisi tawar petani, memfasilitasi akses ke pasar, teknologi, serta membangun koordinasi produksi yang partisipatif.
Dalam praktiknya, program seperti Koperasi Desa Merah Putih sangat relevan untuk menanggapi permasalahan ini. Dengan ketersebaran pelaku usaha desa yang kecil-kecil dan tidak terorganisir, koperasi mampu menjadi simpul penghubung agar hasil-hasil desa tersalur sampai ke pasar nasional bahkan internasional. Namun, CELIOS mengingatkan melalui laporannya bahwa efektivitas koperasi di tangan perancangan kebijakan: pendekatan sentralistik yang tak memahami kebutuhan lokal justru berisiko menimbulkan masalah baru atau bahkan memperluas kesenjangan, terutama bagi desa dengan kapasitas usaha yang masih lemah dan kelembagaan ekonomi yang belum matang.
Kebijakan pemerintah dalam mempercepat implementasi program Koperasi Desa Merah Putih pun menuntut keseriusan lebih. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menegaskan perlunya langkah cepat, baik dalam rekrutmen, pelatihan, maupun pendidikan Sumber Daya Manusia yang akan menjadi penggerak koperasi, agar program bisa mulai aktif secara bertahap sejak Agustus. Dalam upaya tersebut, sinergi lintas instansi menjadi faktor utama. Pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai katalisator, memanfaatkan jejaring dan pengalaman mereka dalam menyukseskan pembangunan teritorial hingga ke pelosok desa. TNI berfungsi sebagai jembatan antara desain kebijakan pusat dengan realisasi di lapangan, terutama dalam membantu distribusi, pendampingan, dan penguatan SDM koperasi.
Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga meyakini keterlibatan TNI akan mempercepat pembangunan fisik koperasi, bahkan menekan biaya implementasi. Target pun jelas: Koperasi Merah Putih sudah harus mulai beroperasi pada Agustus 2026.
Akan tetapi, seluruh akselerasi ini tidak akan berarti tanpa gelombang koordinasi yang kuat. Instruksi presiden menjadi fondasi agar sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat desa berjalan efektif. Apabila percepatan dilakukan dengan rantai koordinasi yang lemah, fragmentasi justru bisa semakin membesar dan menimbulkan ketidakseimbangan baru. Sebaliknya, apabila desain kebijakannya inklusif, berbasis partisipasi, dan mengakar pada kebutuhan lokal desa, koperasi berpeluang besar menjadi solusi jangka panjang agar desa mampu berkembang secara ekonomi dan mengurangi ketimpangan dengan wilayah perkotaan. Ini menjadi momen penting menata ulang arah pembangunan desa, bukan hanya dari sisi administrasi, melainkan dengan pilar ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
