Pengusaha Respons: Solusi WFH 1 Hari dalam Seminggu

Kalangan pengusaha memberikan tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi BBM di tengah ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah. Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan tersebut. Ia meminta adanya pemetaan menyeluruh mengenai dampak kebijakan ini terhadap produktivitas dan keberlangsungan usaha.

Shinta menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor usaha. Beberapa sektor seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjalankan kegiatan produksi dan distribusi. Pengaturan pola kerja seperti WFH sebaiknya disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing perusahaan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa ada sektor usaha tertentu yang tidak bisa menerapkan WFH, terutama yang bersinggungan dengan pelayanan publik. Kebijakan WFH direncanakan akan diberlakukan setelah libur Lebaran 2026 dan masih dalam tahap kajian oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

Presiden telah mengeluarkan arahan untuk mendorong efisiensi di lingkungan kerja melalui kebijakan WFH sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengefisienkan bekerja di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Meskipun demikian, kebijakan ini bukan karena pasokan BBM di Indonesia terganggu. Pasokan BBM dinilai aman oleh pemerintah.

Source link