Respon Ketua Komisi XII DPR RI tentang Pengadaan Batubara untuk PLN

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, memberikan tanggapannya terhadap pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, terkait pengadaan batubara untuk PLN. Deddy meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar diperiksa terkait isu tersebut.

Bambang Patijaya menegaskan bahwa pengadaan batubara untuk PLN merupakan transaksi business to business (B2B). Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah tata kelola pengadaan tersebut di PLN secara menyeluruh. Mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas dan volume, hingga penerimaan batubara harus dijalankan dengan profesionalisme, transparansi, dan tanpa praktik fraud.

Menjawab Pernyataan Deddy Sitorus

Bambang Patijaya menyarankan Deddy Sitorus agar tidak memberikan komentar terhadap sesuatu yang tidak dipahaminya secara keseluruhan. Ia berpendapat bahwa persoalan tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan fakta dan mekanisme pengadaan yang berlaku, bukan dengan melempar tudingan tanpa dasar.

Legislator tersebut menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan dalam tata kelola pengadaan batubara hingga ke akar masalahnya. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Adanya kelemahan dalam sistem pengadaan juga harus segera diperbaiki untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di kemudian hari.

Tata Kelola dan Pengawasan Sektor Ketenagalistrikan

Bambang Patijaya menambahkan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memperkuat tata kelola sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam pengadaan energi primer. Tujuannya adalah agar pasokan energi untuk pembangkit dapat terjamin dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

Source link