Prabowo Subianto Tangkap Pemborosan Anggaran di Lingkungan Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang menjadi sumber pemborosan anggaran negara. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghentikan praktik tersebut. Hal ini disampaikan saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026).

Prabowo menyatakan bahwa praktik mark-up dalam belanja pemerintah sudah bukan lagi rahasia dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa penggelembungan harga yang dilakukan sangat tinggi, dan pemerintah berusaha keras untuk menghentikan praktik tersebut sebagai langkah peningkatan efisiensi anggaran.

Upaya Efisiensi Anggaran dan Pengalokasiannya

Prabowo mengklaim bahwa upaya efisiensi yang dilakukan pemerintahannya telah berhasil menghemat lebih dari Rp300 triliun. Besaran anggaran yang berhasil difokuskan kembali tersebut kini dialokasikan untuk program-program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan 5.000 unit jembatan yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026, serta renovasi gedung sekolah.

Menurut Prabowo, rencananya hingga akhir tahun ini lebih dari 67.000 sekolah yang mengalami kerusakan akan direnovasi. Pada tahun 2027, Prabowo menargetkan perbaikan lebih dari 100.000 sekolah yang selama belasan tahun tidak mendapatkan perhatian.

Dengan langkah-langkah ini, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, menekan praktik penggelembungan harga, dan memastikan dana publik tersalurkan dengan efektif untuk kepentingan masyarakat luas.

Source link