Menkeu Suahasil: Penyelundupan Emas Melonjak 12.000%

by

Penindakan terhadap penyelundupan emas ke luar negeri melonjak sepanjang tahun ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat 94 kasus dengan barang bukti mencapai 353 kilogram emas, jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2025.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan tersebut memperlihatkan besarnya praktik pengiriman emas secara ilegal dari Indonesia. Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers APBN pada akhir pekan lalu, sebagaimana dikutip Senin (12/10/2026).

“Yang ingin saya sampaikan juga sekarang adalah penyelundupan emas keluar Indonesia, ini besar sekali,” kata Suahasil.

Penindakan naik lebih dari 3.000 persen

Berdasarkan catatan DJBC, jumlah penindakan ekspor emas ilegal tahun ini meningkat 3.033,3 persen dibandingkan 2025. Pada periode tahun lalu, penindakan yang tercatat hanya tiga kali.

Kenaikan serupa terlihat pada jumlah barang bukti. Dari 2,90 kilogram pada 2025, emas yang diamankan dalam penindakan tahun ini mencapai 353 kilogram. Angka tersebut meningkat 12.076,9 persen.

Suahasil menyebut penindakan dilakukan di sejumlah titik, termasuk pelabuhan dan bandara. Lokasi lain juga menjadi bagian dari pengawasan petugas Bea dan Cukai dalam membongkar upaya pengiriman emas secara ilegal.

“94 kali penindakan penyelundupan emas keluar Indonesia, ada yang di Pelabuhan, di Bandara, dan berbagai macam tempat, dengan total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg,” ujar dia.

Emas berasal dari tambang dalam negeri

Dari seluruh perkara tersebut, petugas menemukan emas dalam beragam bentuk. Salah satunya emas bubuk dengan total 11,3 kilogram. Barang bukti itu memiliki potensi kerugian sebesar 3,65 miliar.

Selain emas bubuk, penyelundupan juga melibatkan emas batangan dan emas berbentuk silinder. Menurut Suahasil, emas tersebut ditambang di dalam negeri sebelum dikirim secara ilegal ke luar Indonesia.

“Emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan dan dikirim ke luar negeri,” kata Suahasil.

Ia menegaskan pemerintah tidak melarang ekspor emas yang dilakukan melalui jalur resmi. Kegiatan tersebut tetap diperbolehkan selama mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk memenuhi kewajiban bea keluar.

Namun, ekspor tanpa prosedur resmi dinilai merugikan masyarakat Indonesia. Karena itu, pemerintah akan melanjutkan penindakan terhadap penyelundupan emas dan memastikan pengiriman komoditas tersebut dilakukan sesuai ketentuan.

“Kita terus upayakan untuk menindak tegas penyelundupan emas kita ke luar negeri dengan cara yang tidak sah,” ujar Suahasil.

Source link