Sejak Februari 2022, Ukraina telah menghadapi invasi besar-besaran Rusia yang mengakibatkan wilayah timurnya diduduki. Konflik tersebut memicu darurat militer di Ukraina yang menunda sementara pesta demokrasi alias pemilihan presiden (Pilpres) di negara ini.
Namun meski masyarakat Ukraina telah menyatakan dukungan luas terhadap penundaan tersebut, beberapa politisi – baik dalam maupun luar negeri – mempertanyakan apakah hal tersebut bertentangan dengan cita-cita demokrasi negara tersebut. Bahkan anggota pemerintahan Zelensky sendiri telah mengisyaratkan keterbukaan terhadap kemungkinan diadakannya pemungutan suara.
“Institut Sosiologi Internasional Kyiv (KIIS) mengadakan jajak pendapat nasional pada bulan Oktober, delapan dari 10 responden mengatakan pemilihan presiden dan parlemen harus ditunda sampai perang selesai. Pada bulan yang sama, survei yang dilakukan oleh International Republican Institute (IRI) menguatkan opini publik yang luas. Hanya dua dari 10 responden yang meyakini pemilihan presiden harus diadakan di masa perang,” demikian dilansir dari CNBC Indonesia.
Kelompok masyarakat sipil juga mendukung pandangan tersebut. Pada bulan September, 100 organisasi non-pemerintah, baik Ukraina maupun multinasional, menandatangani pernyataan menentang penyelenggaraan Pemilu pada masa perang.
Ada kekhawatiran praktis lainnya. Rusia meluncurkan drone ke kota-kota Ukraina hampir setiap hari dan dapat menargetkan tempat pemungutan suara. Dua pertiga warga Ukraina juga percaya bahwa sistem pemungutan suara elektronik di negaranya rentan terhadap peretasan oleh agen Rusia, menurut jajak pendapat KIIS.
Bulan lalu, semua partai di parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, sepakat untuk menunda pemilu hingga perang usai. Mungkin karena tekanan dari anggota parlemen konservatif di Amerika Serikat dan propaganda Rusia, beberapa anggota pemerintah Ukraina agak bimbang dalam mengambil keputusan terkait pemilihan presiden.
