Sidoarjo – Pendiri BHS Peduli, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan keprihatinan dan kesedihannya atas kondisi APD dan kesejahteraan Petugas Damkar di Kabupaten Sidoarjo.
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan bahwa ini adalah kunjungan keempatnya ke Posko Damkar Sidoarjo. Dalam kunjungan ini, ia datang untuk memberikan apresiasi kepada petugas Damkar yang telah rela berkorban.
“Saya hadir di sini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada salah satu petugas Damkar Amaro Bagus Diana yang telah rela berkorban tanpa memikirkan keselamatannya, menerobos api dan menghadapi empat ledakan yang akhirnya mengalami trauma dan kehabisan nafas sehingga harus dirawat di puskesmas,” kata BHS.
Lebih lanjut, BHS mengatakan bahwa saat memeriksa kondisi APD petugas pemadam yang seharusnya menjadi ujung tombak untuk menerobos api dan kerusakan bangunan, dari 5 pasang sepatu safety yang ada, kondisinya sudah rusak semua.
“Hanya tinggal satu pasang yang kondisinya sudah aus, dan empat pasang lainnya hanya sepatu karet yang dibeli sendiri, yang tidak layak menghadapi api dan benda-benda tajam yang ada di tempat musibah tersebut. Dan bahkan ada petugas Damkar yang sampai tertusuk paku karena sepatu yang digunakan tidak safety,” tambah BHS.
BHS juga menyebutkan bahwa 70% dari petugas Damkar adalah tenaga honorer dengan gaji 2,4 juta rupiah dan yang lainnya adalah pegawai tetap dengan gaji 2,9 juta rupiah.
“Saya menekankan kembali kepada Pemerintah Kabupaten, agar pegawai Damkar bisa diberikan gaji yang cukup dan bahkan lebih seharusnya, karena mereka semua adalah ujung tombak penyelamatan nyawa dan barang publik yang seharusnya memiliki gaji minimal standar seperti yang ada di Basarnas, di mana standarisasi terendah gaji di Basarnas adalah 7 juta rupiah,” kata BHS.
BHS menekankan bahwa petugas pemadam tidak hanya bertugas sebagai pemadam kebakaran, tetapi juga sebagai penyelamat dalam berbagai masalah yang mengancam keselamatan publik.
Untuk itu, BHS mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian dan upah yang cukup untuk tenaga-tenaga terampil dan berani ini. Tim Damkar seharusnya dianggap sebagai aset yang mendukung kepercayaan pengusaha industri maupun perdagangan, termasuk perumahan pemukiman di Sidoarjo, terhadap wilayah Sidoarjo yang telah memiliki tim perlindungan terhadap musibah kebakaran.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten tidak menghitung-hitung anggaran untuk petugas penyelamat nyawa publik. Satu nyawa publik tidak boleh menjadi korban musibah kebakaran hanya karena kelemahan tenaga pemadam kebakaran yang ada di wilayah Sidoarjo,” tutup BHS.
