Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan US$ 1 triliun (Rp 15 ribu triliun dengan asumsi kurs Rp 15 ribu/US$) untuk mencapai emisi nol netral pada tahun 2060. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dari negara maju. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi dalam World Climate Action Summit COP28 dalam sesi National Statement di Dubai, UEA, pada Jumat (1/12/2023).
Jokowi mengatakan bahwa semua upaya tersebut memerlukan pembiayaan besar, yang tidak mampu dilakukan sendiri oleh negara berkembang. Oleh karena itu, ia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, dan dukungan negara sahabat. Saat ini, Indonesia memiliki platform pembiayaan inovatif yang kredibel, seperti bursa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, serta dana lingkungan hidup.
Jokowi juga menyampaikan pesan kepada bank pembangunan dunia seperti National Development Bank (NDB) untuk meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan bunga rendah. Hal ini bertujuan agar target Paris Agreement dan Net Zero Emission dapat tercapai.
Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia ingin bekerja keras mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau mungkin lebih awal, sambil menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menurunkan ketimpangan. Ia meyakini bahwa banyak negara berkembang memiliki posisi yang sama dengan Indonesia dalam hal ini, namun agenda ini tidak bisa dilakukan sendiri dan memerlukan kerja sama yang kolaboratif dan inklusif.
Jokowi juga menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam penurunan emisi karbon antara tahun 2020-2022 yang mencapai 42%, di atas perencanaan business as usual tahun 2015. Selain itu, Indonesia juga terus memperluas lahan hutan mangrove dan merehabilitasi hutan sebagai upaya perbaikan pengelolaan Forest and Other Land Used (FOLU).
Presiden Jokowi juga menyebut keberhasilan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 192 MW, yang merupakan hasil kerja sama dengan UEA.
