PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan memberikan bagian bagi hasil Blok Rokan kepada pemerintah daerah pada akhir tahun ini. Hal ini terjadi setelah 10% hak partisipasi Blok Rokan dialihkan ke Pemerintah Provinsi Riau.
Sekretaris Perusahaan PHR WK Rokan, Rudi Ariffianto menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjalankan penugasan tersebut. BUMD yang dimaksud adalah PT Riau Petroleum (RP), yang kemudian menunjuk PT Riau Petroleum Rokan (RPR) untuk mengelola 10% PI tersebut. Pembayaran bagi hasil produksi atas 10% PI tersebut akan dilakukan secara bertahap, di mana pencairan tahap awal akan dilakukan pada Desember tahun ini.
Rudi berharap transfer bagi hasil PI 10% ini bisa memberikan manfaat bagi daerah, termasuk memberikan pemasukan bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Keterlibatan BUMD juga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan WK Migas.
Selaku operator WK Rokan, PHR akan menanggung pembiayaan kewajiban RPR terlebih dahulu, namun RPR kemudian wajib mengembalikannya kepada PHR dalam jumlah yang setara. Selain itu, RPR juga memiliki kewajiban untuk mendukung terciptanya suasana dan kondisi sosial yang kondusif untuk pelaksanaan operasi Migas di WK Rokan.
Rudi menegaskan bahwa selama berlakunya kontrak bagi hasil WK Rokan, RPR tidak diizinkan menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10% ke pihak manapun. Untuk mencapai keberhasilan proses pengalihan PI 10%, koordinasi erat telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik Pertamina, Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian ESDM, SKK Migas, serta BUMD/PPD terkait.
Dengan dialihkannya PI 10% ke Provinsi Riau ini diharapkan dapat berdampak kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah, dan mempererat kerjasama di dalam pengelolaan WK Rokan.
