Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Situasi ini disebut sebagai Paradoks Indonesia. Untuk mengevaluasi pencapaian ekonomi kita selama 30 tahun terakhir, kita harus membandingkannya dengan pencapaian ekonomi negara lain seperti Tiongkok dan Singapura. Perbedaan besar aktivitas ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) Tiongkok dengan Indonesia sangat mencolok. Artinya, Tiongkok secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip kapitalisme negara dengan mengelola cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di Indonesia, pengelolaan ekonomi banyak diserahkan kepada mekanisme pasar dan tidak sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini menyebabkan perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang super kaya, yang sering disebut sebagai ‘para oligark’. Pengelolaan kekayaan negara adalah keputusan politik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Kekuasaan mereka banyak menentukan kehidupan ekonomi dan politik bangsa.
Paradox yang dialami negara kita saat ini adalah masalah kepemimpinan, kearifan, dan kehendak untuk mengambil keputusan politik yang tepat. Untuk mencapai tujuan kita merdeka, yaitu menjadi negara sejahtera, kita perlu mengelola kekayaan negara dengan baik. Keputusan-keputusan politik yang tepat akan membuat rakyat kita semakin sejahtera. Kita harus sadar bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara kelas atas.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai angka yang diharapkan. Kita perlu mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit yang diawali dengan pertumbuhan rata-rata 7% selama 5 tahun. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama bertahun-tahun, kita dapat keluar dari kondisi middle income trap, di mana suatu negara menengah akan terus menjadi negara menengah. Tugas kita sebagai bangsa adalah memastikan bahwa kita keluar dari perangkap negara menengah dan menjadi negara berpenghasilan atas.
