MEDAN, Waspada.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Fatoni dinilai tidak toleran terhadap keberagaman umat beragama di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, Fatoni tidak melibatkan seluruh umat beragama dalam kegiatan doa Keselamatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang akan berlangsung pada 8-20 September mendatang.
Kegiatan yang dilabeli Safari Dakwah dan Doa Keselamatan menyambut PON XXI Aceh-Sumut ini sudah dilaksanakan di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, Kota Tanjungbalai, Langkat, Asahan, Batubara, Serdang Bedagai, dan Deliserdang.
PON XXI 2024 ini juga merupakan ajang olahraga tingkat nasional, bukan kegiatan keagamaan. Seharusnya Pj Gubernur mengundang semua pihak dalam doa keselamatan PON XXI, karena masyarakat Sumut bukan hanya berasal dari satu golongan agama saja.
Politisi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan mengatakan seharusnya Agus Fatoni meminta seluruh agama untuk melakukan doa bersama di tempat ibadah masing-masing, seperti melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Sumut, Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Agama Hindu, Budha Konghuchu, dan Penganut Aliran Kepercayaan lainnya.
“Karena ini adalah acara olahraga yang melibatkan seluruh masyarakat Sumut, bukan hanya satu golongan agama saja. Sedangkan kegiatan doa bersama di tingkat kabupaten/kota dapat digelar di daerah masing-masing,” kata Sutrisno di Medan, Minggu (11/8).
Di sisi lain, anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini menyoroti adanya motif politik dalam acara Safari Dakwah ini. Dia menduga politisasi kegiatan keagamaan tersebut terlihat dari keterlibatan kepala daerah yang sudah memiliki surat rekomendasi dari beberapa Parpol untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumut.
“Namun karena dugaan motif politik lebih dominan, Agus Fatoni akhirnya mengambil tugas ulama dan Kakanwil Kementerian Agama Sumut dengan menggelar safari dakwah,” ungkapnya.
Sutrisno menduga bahwa Agus Fatoni membawa ASN dalam kegiatan politik praktis, sehingga Mendagri diminta untuk segera mencopotnya dari jabatan Pj. Gubernur Sumut.
“Jika Agus Fatoni tetap dipertahankan, diduga akan terjadi mobilisasi dukungan politik dari ASN kepada calon gubernur tertentu, yang akan merusak tatanan demokrasi dan mengorbankan ASN dan rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Sutrisno juga meminta kepada seluruh Pj Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di Sumut untuk tetap menjaga netralitas ASN. Mendagri juga harus melakukan evaluasi dan mencopot dari jabatan Pj. Kepala Daerah jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN.
“Kami mengutuk Pj Bupati/Walikota yang tidak netral dan melakukan tindakan abuse of power dalam mendukung calon kepala daerah tertentu, baik mendukung calon gubernur maupun bupati/walikota,” tegasnya. (wol/man/d2)
Editor: Rizki Palepi
