MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto SH, memastikan program berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP akan tetap berjalan meskipun Wali Kota Medan Bobby Nasution akan berakhir masa tugasnya tahun 2025 mendatang.
Sebab, program Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) sudah terkoneksi dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang diluncurkan pemerintah pusat per 1 Desember 2022 lalu.
“Program itu tetap ada, bapak dan ibu jangan khawatir,” ungkap Surianto saat menggelar sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Jagung Lingkungan 8, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (10/8) dan Minggu (11/8).
Pemko Medan terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satunya lewat berbagai bantuan sosial yang telah disiapkan. Tak hanya Pemko Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga Pemerintah Pusat juga telah menyiapkan berbagai bantuan sosial yang siap disalurkan kepada masyarakat. Dengan harapan, bantuan tersebut dapat menekan angka kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution, saat menggelar sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Eka Warni Gang Setia, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (10/8) sore kemarin.
“Pemerintah terus menyiapkan bantuan sosial untuk masyarakat. Khusus bagi warga Kota Medan, Pemko Medan telah menyiapkan berbagai bantuan sosial agar penanggulangan kemiskinan di Kota Medan dapat teratasi,” ucap Mulia.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Fatoni dinilai tidak toleran dengan keberagaman umat beragama di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, Fatoni tidak melibatkan seluruh umat beragama dalam kegiatan doa Keselamatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang akan berlangsung pada 8-20 September mendatang.
Kegiatan yang dilabeli Safari Dakwah dan Doa Keselamatan menyambut PON XXI Aceh-Sumut ini sudah dilaksanakan di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, Kota Tanjungbalai, Langkat, Asahan, Batubara, Serdang Bedagai, dan Deliserdang.
PON XXI 2024 ini juga merupakan ajang olahraga tingkat nasional, bukan kegiatan keagamaan. Seharusnya Pj Gubernur mengundang semua pihak dalam doa keselamatan PON XXI, karena masyarakat Sumut bukan hanya dari satu golongan agama saja.
(wol/ega/d2)
