Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, akan dijalankan dengan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago sebagai panduan global tata kelola investasi dan manajemen risiko untuk dana kekayaan negara. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga menyoroti pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan berjenjang untuk Danantara, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan manajemen lembaga dengan tingkat integritas yang tinggi dan tingkat akuntabilitas yang mencukupi. Pada acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menekankan pentingnya lembaga ini sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh bangsa yang diangkat sebagai penasihat lembaga guna memastikan integritas dan cinta Indonesia terus terjaga.
Dengan aset sebesar Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan lembaga ini tidak hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan demi mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen yang dipegang teguh diharapkan dapat menjaga kelangsungan dan kesuksesan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
