Tanda Perang di Malaysia Segera Berakhir

Kelompok junta militer Myanmar dan kelompok oposisi utama mengenai perpanjangan gencatan senjata untuk memberikan prioritas pada bantuan kemanusiaan setelah terjadi gempa dahsyat pada akhir Maret yang mengakibatkan lebih dari 3.600 korban jiwa. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan hal ini setelah pembicaraan tingkat tinggi pada hari Jumat. Myanmar tengah menghadapi konflik yang memburuk sejak kudeta militer pada 2021 lalu yang membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) sebagai pemerintah.

Anwar mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG). Gencatan senjata akan diberlakukan tanpa provokasi yang tidak perlu, dengan tujuan memastikan keberhasilan upaya kemanusiaan. Pembicaraan yang berlangsung sejak 17 April melibatkan jenderal Min Aung Hlaing dan NUG yang aktif memerangi militer.

Setelah gempa Maret lalu, baik junta maupun NUG telah mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari mulai 2 April untuk membantu lebih dari 3,5 juta pengungsi akibat perang saudara dan krisis ekonomi. Namun, operasi militer tetap berlangsung di beberapa wilayah yang termasuk serangan udara, seperti yang dilaporkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok lain.

Dalam pertemuan dengan NUG, Anwar juga menyatakan bahwa ASEAN akan terus berdialog dengan junta militer Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada daerah yang membutuhkan, tanpa memandang pihak yang berkuasa. Pendekatan Anwar sejalan dengan upaya Thailand dalam menangani krisis Myanmar dan sikap ASEAN yang fokus pada perdamaian dan rekonsiliasi rakyat Myanmar.

Di tengah rencana junta untuk menggelar pemilihan umum pada bulan Desember, Anwar menekankan perlunya pemilu yang inklusif, bebas, dan adil. Meskipun beberapa analis memperingatkan bahwa ASEAN perlu berhati-hati menghadapi Min Aung Hlaing yang dinilai tidak dapat dipercaya. Langkah-langkah Anwar membuka peluang untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut di Myanmar, terutama dengan melibatkan organisasi etnis bersenjata yang menjadi pemangku kepentingan penting di negara itu.

Source link