Gedung Putih Klaim Surat ke Harvard Tanpa Izin: Kontroversi Baru

Gedung Putih membantah bahwa surat yang diterbitkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump kepada Universitas Harvard pada tanggal 11 April 2025 adalah sebuah kesalahan. Surat tersebut berisi tuntutan kepada Harvard untuk menghapus konsep keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, atau Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). CNBC International melaporkan bahwa surat tersebut juga meminta kampus itu untuk menyaring mahasiswa internasional berdasarkan pertimbangan ideologis, namun surat tersebut dikirim tanpa persetujuan resmi dari administrasi Trump.

Beberapa pejabat Gedung Putih yang mengetahui isu ini, tanpa menyebutkan identitas mereka, mengungkapkan kepada New York Times bahwa konten surat tersebut adalah asli, namun disalahgunakan dengan cara ilegal saat dikirim ke Harvard. Meskipun terjadi perbedaan laporan di dalam pemerintahan tentang bagaimana surat tersebut disalahgunakan, juru bicara Harvard menegaskan bahwa surat tersebut diterima pada 11 April dan ditandatangani oleh tiga pejabat federal.

Menurut juru bicara Harvard yang tidak dijelaskan identitasnya secara detail, tidak ada alasan untuk meragukan keaslian dan seriusnya isi surat tersebut. Meskipun diakui bahwa surat tersebut merupakan kesalahan, tindakan yang diambil pemerintah ternyata telah berdampak nyata terhadap mahasiswa, staf, dan citra pendidikan tinggi di Amerika. Respons yang diberikan Harvard terhadap surat tersebut berujung pada perseteruan publik, di mana pemerintah Trump menanggapi dengan mengancam akan membekukan hibah senilai US$ 2,2 miliar untuk universitas. Kabar ini membuat kontroversi di masyarakat, terutama karena Harvard menolak tuntutan dari Gedung Putih yang terkait dengan isu-isu seperti antisemitisme.

Source link