Analisis Ahli tentang Data PBI JKN 2021: Dampak Positif bagi Orang Miskin

Proses perbaikan target penerima bantuan sosial (bansos) dengan cara menonaktifkan lebih dari 8 juta penerima bantuan iuran (PBI) telah menuai peringatan dari sejumlah analis terkait risiko yang mungkin terjadi. Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah penekanan terhadap ekonomi rumah tangga miskin karena akses terhadap perlindungan sosial seperti layanan kesehatan menjadi terancam. Dalam proses pemutakhiran data penerima bansos, pemerintah perlu memastikan mekanisme verifikasi yang cepat dan adil untuk mencegah kesalahan eksklusi.

Menurut Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Badiul Hadi, pemutakhiran data perlu dilakukan secara dinamis dan tidak menunggu setahun sekali. Pendekatan verifikasi komunitas dan pemanfaatan data administratif daerah juga dianggap penting untuk memastikan keakuratan data. Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah, juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam proses pemutakhiran data bisa berdampak buruk terhadap ekonomi rumah tangga miskin karena mereka kehilangan perlindungan sosial yang mendukung kebutuhan dasar.

Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dituntut untuk menjaga bahwa penghapusan data penerima bansos didasarkan pada indikator objektif dan bukti yang valid. Jika rumah tangga yang dinonaktifkan masih memenuhi kriteria miskin, mereka harus segera dimasukkan kembali ke dalam daftar penerima melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah memastikan bahwa terdapat jalur formal dan partisipatif untuk proses reaktivasi data penerima yang dianggap layak menerima bantuan.

Namun, hingga saat ini, hanya sebagian kecil dari lebih dari 8 juta data yang dinonaktifkan yang telah melakukan reaktivasi. Proses ini terus berlangsung untuk memastikan bahwa kesalahan pembatalan penerima bansos dapat dicegah dan penerima yang memang layak mendapatkan bantuan tetap terakomodir. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas perlindungan sosial nasional dan menopang upaya pengurangan kemiskinan.

Source link