Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian serta memangkas jumlah komisaris BUMN. Prabowo menemukan fakta-fakta yang tidak masuk akal terkait pembagian tantiem kepada direksi atau komisaris BUMN, yang menurutnya merupakan tindakan tidak beralasan. Ia mencontohkan kasus seorang komisaris BUMN yang hanya menghadiri rapat sebulan sekali namun menerima tantiem sebesar Rp 40 miliar setahun. Prabowo menegaskan bahwa tantiem tidak akan diberikan kepada direksi jika perusahaan mengalami kerugian, serta bahwa keuntungan haruslah benar-benar nyata, bukan hasil manipulasi. Ia juga memberikan instruksi kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menyusun ulang BUMN yang memiliki jumlah komisaris yang berlebihan, dengan memotong setengah dari jumlahnya. Prabowo menekankan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan pengelolaan keuangan yang berkualitas, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja negara harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo Ungkap Alasan Penghapusan Tantiem BUMN: Akal-Akalan!
