Demo Agustus 2025 FEB UI: Kemarahan Kelas Menengah

by

Unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025, yang kemudian membawa pada kerusuhan yang meluas di berbagai daerah, dipandang sebagai ekspresi kemarahan kelas menengah terhadap negara, menurut para peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Mereka menyatakan bahwa kemarahan ini merupakan hasil dari tekanan ekonomi yang terus menerus dirasakan oleh masyarakat namun tidak direspon oleh pemerintah dan DPR, sehingga menjadikan kepentingan masyarakat terabaikan.

Menurut Kepala LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin, ketidakpuasan ini dapat dilihat melalui teori principal-agent yang menjelaskan hubungan antara rakyat sebagai pihak utama dengan DPR dan pemerintah sebagai agen. Hal ini terjadi karena tujuan kesejahteraan rakyat berbeda dengan tujuan agen yang menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketidakcocokan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, menambahkan bahwa kegagalan dalam memperhatikan kepentingan masyarakat telah berujung pada demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Program-program populis yang tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat memperberat beban ekonomi kelas menengah, seperti kenaikan beban pajak bumi dan bangunan di Pati dan daerah lainnya.

Kekecewaan ini juga tercermin dari kesenjangan pendapatan antara kelas pekerja dan pejabat negara, yang semakin membebani kelas menengah. Fenomena makan tabungan sebagai akibat dari kebutuhan pengeluaran rutin yang tinggi telah menjadi masalah yang semakin nyata. Hal ini juga terlihat dari data Indeks Menabung Konsumen (IMK) yang menunjukkan penurunan, menggambarkan penurunan minat menabung seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga.

Demonstrasi massal pada Agustus 2025 direspons sebagai suara kelas menengah yang tidak lagi dapat menerima kondisi ekonomi dan sosial yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan keadilan dan kesenjangan yang semakin membesar dalam masyarakat, serta menjadi refleksi dari ketidakmampuan program-program populis pemerintah dalam mendukung kebutuhan sehari-hari.

Source link