Pimpinan DPR telah memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyatakan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka dalam pertemuan besok. Meskipun belum ada kepastian siapa di pemerintah yang akan menerima mereka, DPR menjamin kepada mahasiswa bahwa akan dilakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi lembaga sebagai bagian dari “17+8” agenda. Selain itu, pemimpin fraksi akan bersatu dalam pertemuan besok untuk mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah memerintahkan agar anggota yang dipecat tidak diberikan fasilitas parlemen, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset harus dihindari dari tumpang tindih dengan undang-undang lain. Selain itu, pembahasan RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun DPR meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu yang telah ditetapkan. Harapannya, RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini agar pembahasan RUU Pencabutan Aset dapat berjalan lancar.
Untuk mencapai reformasi komprehensif di DPR, Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin upaya membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan akuntabel. Ini menjadi komitmen bersama dari seluruh anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai landasan untuk perbaikan ke depan.
