Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menolak desakan penetapan status bencana nasional terhadap banjir hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Menurutnya, desakan tersebut sarat dengan politisasi dan motif politik yang dapat mengganggu penanganan korban. Haedar mengingatkan agar situasi darurat bencana tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik, melainkan diarahkan pada aksi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politisasi bencana. Isu penetapan status bencana nasional muncul setelah pernyataan Sekretaris LBH Anak Panah PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, yang mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkannya, namun Haedar menegaskan bahwa hal tersebut bukan sikap resmi Muhammadiyah. Ikhwan Fahrojih, yang merupakan kuasa hukum korporasi sektor pertambangan dan energi, diduga memiliki motif politik dalam desakan tersebut.
Haedar Nashir: Desakan Bencana Nasional Jangan Dipolitisasi
