Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas untuk mengembalikan aset negara senilai triliunan rupiah dari pihak swasta ke pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah ini difokuskan pada optimalisasi kawasan GBK Senayan dan Kemayoran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan negara. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan aset strategis yang sebelumnya dikuasai oleh pihak swasta dengan konsesi yang telah habis, namun menimbulkan perlawanan dari kelompok yang merasa dirugikan.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan produktif aset-aset tersebut oleh Danantara. Lahan negara di kawasan GBK Senayan diperkirakan bernilai hingga US$30 miliar (sekitar Rp495 triliun) dan lahan di Kemayoran mencapai US$40 miliar (sekitar Rp690 triliun). Pengembalian aset ini didasari oleh fakta bahwa aset-aset tersebut sebelumnya tidak memberikan pendapatan yang layak bagi negara dan temuan bahwa banyak Barang Milik Negara (BMN) belum terdaftar secara resmi.
Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk melakukan pendaftaran ulang sertifikat aset yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang saat ini dikuasai tanpa hak kepemilikan yang jelas. Selain itu, langkah pengembalian aset ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan negara.
