Panduan Pengusaha Hotel Menghadapi Persaingan Bisnis Akomodasi Ilegal

Pertumbuhan Bisnis Akomodasi Ilegal di Bali dan Pengawasan Pemerintah

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya akomodasi ilegal di beberapa daerah, khususnya Bali. Menurutnya, hal ini menggambarkan kurangnya pengawasan pemerintah sebagai regulator, padahal perizinan usaha sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Maulana menekankan pentingnya memiliki izin usaha sebagai dasar dalam membangun suatu usaha. Dia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha serta bertanggung jawab atas pengawasannya. Meskipun perizinan kini terpusat melalui Online Single Submission (OSS), pengawasan oleh pemerintah daerah tetap diperlukan.

Ia menyayangkan kemunculan akomodasi ilegal yang menunjukkan kelalaian dalam pengawasan oleh pemerintah daerah. Maulana menegaskan bahwa banyak akomodasi ilegal muncul karena tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah sebagai regulator dinilai kurang konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan. PHRI meminta pemerintah untuk segera membenahi persoalan ini demi menjaga persaingan usaha yang sehat. Mereka menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten guna menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat.

Source link