Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan masyarakat dan memunculkan beragam reaksi. Tak sedikit warga net yang mengomentari intensitas kunjungan-kunjungan tersebut, mempertanyakan manfaat langsung yang bisa dirasakan rakyat. Banyak yang bertanya lewat media sosial, menginginkan penjelasan mengapa presiden tampak begitu sering bepergian ke negara lain dan apa dampak positifnya bagi Indonesia.
Persepsi seperti itu tidak jarang timbul karena aksi diplomasi memang kerap kali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Hasil dari diplomasi biasanya tidak seketika tampak jelas seperti proyek fisik atau program bantuan sosial yang langsung menyentuh masyarakat. Namun, di tengah dinamika internasional yang tidak menentu seperti saat ini, peran diplomasi menjadi kian vital untuk memastikan posisi Indonesia tetap aman dan strategis di kancah global.
Selama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah melaksanakan berbagai kunjungan keluar negeri demi memperkuat relasi dengan negara lain, baik melalui forum-forum internasional maupun pertemuan bilateral. Langkah ini memperlihatkan bahwa Indonesia berupaya untuk lebih proaktif di level dunia, serta menjaga posisi tawar di tengah ketegangan yang meningkat antar negara adidaya.
Pentingnya aktivitas diplomasi ini turut menjadi bahan diskusi dalam forum IR Youth Talks yang diadakan di Universitas Indonesia bersama Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Menurut Anggy Pasaribu, seorang jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy yang memoderatori diskusi, terdapat jarak antara aktivitas luar negeri pemerintah dengan pemahaman publik. Walaupun masyarakat mulai menyadari bahwa Indonesia bertindak lebih aktif di dunia internasional, konteks mengenai alasan setiap langkah diplomasi dan dampaknya sering kali kurang tersampaikan dengan baik.
Anggy menekankan bahwa dampak krisis global saat ini, seperti kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, masih berlarut-larutnya perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah, berimbas nyata hingga sektor energi, ekonomi, hingga peluang kerja di Indonesia. Instalasi kebijakan luar negeri yang tepat sangat berpengaruh untuk meminimalisir risiko-risiko yang bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan rakyat.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas juga menyampaikan bahwa fragmentasi geopolitik yang terjadi sekarang memaksa negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk terus bersikap aktif serta menjaga hubungan dengan banyak pihak. Dalam praktiknya, Indonesia tetap menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, namun kini lebih dinamis dan fleksibel mengakomodasi perubahan zaman.
Pendekatan ini dikenal dengan istilah hedging, yakni menjaga hubungan baik dengan pelbagai kekuatan dunia tanpa mengikatkan diri pada satu kutub tertentu. Broto Wardoyo dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia menambahkan, kebijakan yang dijalankan Indonesia telah berkembang menjadi resilience-based hedging. Artinya, Indonesia bukan hanya memperjuangkan fleksibilitas hubungan luar negeri, tapi juga memperkuat ketahanan di dalam negeri agar siap menghadapi gejolak eksternal.
Keanggotaan Indonesia dalam forum seperti ASEAN, G20, dan BRICS seyogianya tidak diseragamkan dengan sekadar lobi atau seremonial, melainkan upaya untuk mempertahankan ruang gerak politik serta kepentingan nasional dalam persaingan global yang kini sangat ketat. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa komunikasi mengenai makna strategis semua aktivitas diplomasi kerap kali tidak sampai ke masyarakat luas.
Yang banyak tersaji di media hanyalah sisi permukaan: foto-foto pertemuan, prosesi penyambutan, atau agenda resmi ketimbang penjelasan mendalam tentang tujuan dan strategi diplomasi. Akibatnya, publik mudah menilai bahwa diplomasi sekadar rutinitas elitis yang jauh dari kepentingan rakyat.
Menurut Anggy, permasalahan utama justru terletak pada komunikasi yang masih terlalu eksklusif di lingkaran elite saja. Teknokratisasi bahasa diplomasi menyebabkan pesan-pesan penting menjadi kurang relevan bagi masyarakat awam. Di era digital seperti ini, komunikasi yang efektif dan narasi yang relevan menjadi sangat krusial. Apabila pemerintah gagal menerjemahkan arti penting diplomasi dalam bahasa yang dimengerti masyarakat, publik dengan mudah menerima narasi lain yang lebih sederhana dan emosional.
Pemerintah seharusnya menyediakan juru bicara yang tidak hanya menjelaskan aktivitas, namun juga bisa memaparkan urgensi dan dampak nyata kebijakan luar negeri terhadap keseharian warga, mencakup aspek keamanan, ekonomi, hingga peluang investasi. Komunikasi di media sosial juga tidak cukup hanya ramai secara kuantitas, tetapi harus menghadirkan substansi agar tidak menampilkan negara sebagai pihak yang defensif atau hanya berupaya mendengungkan agenda tertentu.
Tantangan diplomasi Indonesia saat ini tidak lagi sebatas persaingan di ranah internasional, melainkan juga persaingan narasi di dalam negeri. Membangun pemahaman publik atas manfaat diplomasi menjadi esensial, karena diplomasi sejati baru bermakna jika didukung pengertian serta partisipasi masyarakat luas, bukan hanya diterima di forum global tapi juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
