Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku bangga pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di kisaran 5% secara beruntun sejak kuartal IV-2021 sebesar 5,02% hingga kuartal II-2023 sebesar 5,17%.
Meski sempat turun ke level 4,94% pada kuartal III-2023, Jokowi mengaku tak segan memamerkan kinerja pertumbuhan ekonomi itu saat bertemu dengan kepala negara lain. Sebab, dunia tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik hingga efek el-nino.
“Ini kalau kita bicara dengan kepala negara lain, dengan presiden, dengan perdana menteri kita bangga banget loh, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5%,” kata Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, di kantor pusat BI, Jakarta, dikutip Kamis (30/11/2023).
Dia pun menilai, kinerja ekonomi itu harus disyukuri pada saat konflik berkecamuk di berbagai belahan dunia, seperti konflik Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel, yang membuat harga-harga komoditas bergejolak, khususnya pangan dan energi. Panasnya tensi geopolitik itu juga menyebabkan terganggunya rantai pasokan global akibat semakin terfragmentasinya hubungan perdagangan antar negara.
Di tambah dengan efek perubahan iklim yang menyebabkan berkepanjangannya fenomena pemanasan global atau El-Nino sehingga adanya pembatasan ekspor komoditas dari berbagai negara.
“Gangguannya ke mana-mana, gangguan rantai pasok global, lonjakan harga pangan, energi semua terdampak semuanya. Kemudian dampak perubahan iklim dulu kita selalu bicara perubahan iklim tapi belum kelihatan, tapi sekarang betul-betul sudah bisa kita rasakan dampaknya ke mana-mana,” ucapnya.
Di dalam negeri, dia mengatakan sebetulnya juga kini tengah bermasalah karena likuiditas perekonomian tengah mengering. Dia pun menduga, kondisi itu disebabkan perbankan malah banyak membeli surat berharga ketimbang menyalurkan kredit ke sektor riil, seperti ke SBN, SVBI, ataupun SRBI.
“Kalau kita lihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak Gub, ‘Pak Gub saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering di pelaku-pelaku’,” ucap Perry.
Ditambah, belanja pemerintah yang belom optimal baru 76%, dan di pemerintahan daerah baru 64%, padahal tahun 2023 sudah hampir habis. Karena itu, dia menganggap, kinerja kredit atau pembiayaan harusnya bisa lebih cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
“Perbankan harus prudent memang harus hati-hati tapi tolong lebih di dorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM. Jangan semuanya ramai membeli yang tadi saya sampaikan. Ke BI maupun SBN meski boleh-boleh saja tapi agar sektor riil bisa kelihatan lebih lebih baik dari tahun yang lalu,” tegas Kepala Negara.
