Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta para kepala daerah segera mengusulkan lahan milik Pemprov, Pemkab, maupun Pemkot sebagai lokasi permanen Sekolah Rakyat agar dapat secepatnya dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 2026. Permintaan ini disampaikan saat audiensi dengan sejumlah pemimpin daerah seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Kepala Dinas Sosial di Jakarta.
Agus Jabo menekankan pentingnya pengusulan lahan permanen untuk mengatasi keterbatasan lokasi temporer Sekolah Rakyat. Diharapkan lahan tersebut sudah siap dibangun pada tahun ini dan akan beroperasi pada tahun 2026. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengusulan lahan, termasuk status tanah yang tidak dalam sengketa dan lokasi yang aman dari bencana.
Di atas lahan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas pendukung, mulai dari ruang kelas hingga fasilitas makan dan tempat ibadah, untuk mendukung proses belajar mengajar. Rencananya, Sekolah Rakyat akan dibuka di 200 titik di seluruh Indonesia dan akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dalam tahun ajaran 2025/2026. Program ini ditangani oleh Kemensos atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Sebagian besar Sekolah Rakyat telah memulai rekrutmen siswa, guru, dan tenaga pendidik, serta direncanakan akan diluncurkan pada Juli 2025. Selain itu, pemerintah berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah untuk membuka tambahan 100 titik Sekolah Rakyat. Kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan menggunakan fasilitas BLK dan UPTD milik Kemenaker dan Pemda.
