Banjir di Aceh Tamiang telah ditangani dengan cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai prosedur. Meskipun Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menuduh adanya keterlambatan, BNPB menjelaskan bahwa evakuasi awal adalah tugas BPBD kabupaten atau kota yang berkoordinasi dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi.
Distribusi logistik ke Aceh Tamiang mulai bisa dilakukan melalui akses darat yang terbuka sejak 6 Desember 2025 melalui Langkat dan Sumatera Utara. Letjen TNI Suharyanto dari BNPB turun langsung ke lapangan untuk memantau fasilitas kesehatan dan membantu membersihkan lumpur bersama tim gabungan.
Isu perahu karet BNPB yang bocor diklarifikasi oleh BNPB sebagai aset lama yang telah dihibahkan kepada BPBD daerah. Pemeliharaan dan perawatan aset tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan BNPB. Sebuah perahu tambahan baru diterima pada 1 Desember 2025, sehingga insiden perahu bocor melibatkan aset BPBD Aceh Tamiang, bukan milik BNPB.
Ditpolairud Polda Aceh juga menyediakan perahu tambahan untuk membantu penyeberangan bantuan ke wilayah terisolasi seperti Bireuen. Distribusi bantuan nasional tetap memprioritaskan wilayah yang sulit dijangkau seperti Aceh Tengah yang memerlukan dropping bantuan menggunakan helikopter, berbeda dengan Aceh Tamiang yang kini bisa diakses melalui jalur darat.
