Bencana alam di Sumatera telah menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, sementara pemerintah telah bekerja sama dengan TNI-Polri, kementerian, lembaga, dan BUMN untuk menangani dampak bencana. Namun, narasi provokatif di media sosial dan platform digital menimbulkan opini negatif terhadap pemerintah. Pengamat kebijakan publik Efriza menyesalkan rendahnya literasi informasi di ruang digital sebagai akar permasalahan, di mana kritik yang dibuat seharusnya berbasis data bukan asumsi atau emosi semata.
Pemerintah telah merespons bencana dengan cepat, dengan koordinasi lintas sektor untuk evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar. TNI dan Polri terlibat dalam penyelamatan dan pencarian korban, sementara kementerian dan BUMN menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dan memulihkan jaringan listrik. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terlihat dalam penanganan darurat, menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi keselamatan warga dan mempercepat pemulihan.
Meskipun upaya penanganan bencana yang masif dilakukan, sejumlah pihak memanfaatkan situasi untuk menyebarkan opini negatif demi kepentingan politik. Literasi digital menjadi sangat penting dalam menyaring informasi di masa krisis, dengan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima dan pemahaman konteks kebencanaan secara objektif. Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap pengalihan isu dan narasi provokatif, serta tetap fokus pada empati dan solidaritas dalam upaya penyelamatan dan pemulihan.
Dalam kondisi yang menuntut solidaritas, peningkatan literasi digital dan bijak dalam menyebarkan informasi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan sosial dan mendukung penanganan bencana di Sumatera.
