JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah adanya aliran dana dalam kasus korupsi suap proyek di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengalir ke partainya.
Beliau juga membantah ditanyai mengenai aliran dana tersebut oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksanya selama 4,5 jam.
“Kami tidak pernah membicarakan tentang dana, karena partai juga memiliki fungsi aspirasi, menyerap aspirasi dari masyarakat, karena anggota dewan memiliki tugas representasi dan fungsi aspirasi, itu merupakan hal yang biasa dilakukan,” kata Hasto kepada awak media setelah diperiksa oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/8).
Hasto juga menampik keterlibatannya dalam beberapa proyek korupsi di DJKA Kemenhub. Selain itu, juga membantah adanya aliran dana kasus korupsi DJKA yang digunakan oleh partai untuk kegiatan kampanye, seperti untuk kebutuhan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Amin dalam Pilpres 2019 yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
“Apakah saya memberikan perintah untuk bertemu terkait dengan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut, jadi semua klarifikasi sudah diberikan dengan baik dan tidak ada keterlibatan dalam urusan dana yang disalurkan ke partai,” katanya.
Beliau menjelaskan bahwa terdapat 21 pertanyaan yang diajawab oleh tim penyidik. Terutama terkait komunikasinya dengan para tersangka proyek DJKA Kemenhub, salah satunya adalah mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO).
“Saya menjelaskan bahwa saya tidak memiliki hubungan yang intens dengan tersangka tersebut (Harno) dan tidak pernah berkomunikasi secara intens,” katanya. (wol/inilah/ags/d2)
