Permasalahan Fakta dalam Persidangan dan Kekuatan Hukumnya
Jakarta – Pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengenai dugaan aliran dana kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, masih dalam proses pembuktian legal. Sekretaris Eksekutif Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MPPI), Woro Kumolo Diah Izmi, SH, menegaskan bahwa setiap fakta yang terungkap dalam persidangan harus melalui proses pembuktian sebelum memiliki kekuatan hukum yang sah.
Pentingnya Prinsip Praduga Tak Bersalah
Menurut Woro, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, termasuk Aparat penegak hukum dan media massa. Nama seseorang yang disebut dalam persidangan bukanlah bukti otomatis atas kesalahannya. KUHAP memiliki ketentuan yang jelas mengenai pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kendati ada tuduhan, namun tanpa bukti yang sah, seseorang tidak dapat dianggap bersalah.
Konsekuensi Hukum atas Tuduhan Fitnah
Woro juga membahas tentang konsekuensi hukum terhadap tuduhan fitnah. Pasal 434 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana fitnah, di mana tuduhan tanpa bukti yang memenuhi syarat dapat berujung pada pidana. Namun, hal ini harus melalui proses peradilan yang memberikan keputusan hukum yang final.
MPPI mendorong agar semua pihak menghormati independensi Majelis Hakim dan menunggu proses peradilan selesai sebelum membuat kesimpulan atau menarik opini publik. Media juga diminta untuk memberikan ruang klarifikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan sebagai bentuk keberimbangan dalam pemberitaan.
Perlu dipahami bahwa negara hukum dibangun di atas fakta hukum, bukan asumsi atau opini semata. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membedakan antara apa yang masih dalam proses persidangan dan apa yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Sumber: AspirasiPublik.com
