Armagedon Politik Israel: Netanyahu Terancam Tumbang Bulan Depan

Pemilihan umum Israel yang dijadwalkan kurang dari sebulan lagi berlangsung dalam suasana ketidakpastian. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan dari berbagai arah setelah serangan 7 Oktober 2023, perang yang berlangsung hampir tiga tahun di Gaza, Lebanon, dan Iran, serta memburuknya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, peluang oposisi untuk mengambil alih pemerintahan juga belum terlihat jelas. Jajak pendapat Channel 13 yang dikutip The Guardian, Kamis (1/10/2026), memproyeksikan partai-partai penentang Netanyahu memperoleh 52 kursi parlemen, sementara blok pendukung perdana menteri mendapatkan 51 kursi. Keduanya masih berada di bawah ambang mayoritas 61 dari 120 kursi Knesset yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Oposisi unggul tipis, tetapi belum mampu membentuk mayoritas

Partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, berada di posisi teratas dengan proyeksi 22 kursi. Sementara itu, Likud, partai yang dipimpin Netanyahu, diperkirakan meraih 18 kursi.

Selama lebih dari dua tahun, sebagian besar jajak pendapat memang memperkirakan koalisi Netanyahu gagal mencapai 61 kursi. Akan tetapi, Eisenkot menghadapi hambatan untuk membangun pemerintahan karena menolak bekerja sama dengan partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel. Kelompok tersebut diproyeksikan menguasai 12 kursi, jumlah yang berpotensi menentukan keseimbangan kekuatan di parlemen.

Situasi itu membuka kemungkinan terbentuknya kembali Knesset yang terfragmentasi. Jalan oposisi menuju pemerintahan juga semakin tidak pasti setelah Komite Pemilihan Pusat memutuskan melarang Ra’am dan Joint List, dua partai Palestina utama, mengikuti pemilu. Keputusan tersebut diambil setelah petisi dari Otzma Yehudit, partai sayap kanan ekstrem yang dipimpin Itamar Ben-Gvir, menuduh kedua partai itu mendukung terorisme.

Petisi balasan dari Partai Demokrat untuk melarang Otzma Yehudit dengan alasan hasutan rasisme ditolak. Keputusan akhir mengenai keikutsertaan Ra’am dan Joint List kini berada di tangan Mahkamah Agung Israel.

Kekecewaan publik meluas dari keamanan ke ekonomi

Tekanan terhadap Netanyahu tidak hanya datang dari persaingan antarpartai. Kepercayaan publik terhadap institusi negara turun menjadi 34 persen pada 2025, dibandingkan 61 persen pada 2012. Sebanyak 68 persen responden Yahudi menyatakan tragedi 7 Oktober menjadi faktor penentu pilihan mereka dalam pemilu.

Ilda, pemilik toko di Jalan Jaffa, menuntut pertanggungjawaban pemerintah setelah investigasi Haaretz mengklaim Netanyahu telah mendapat peringatan mengenai potensi serangan Hamas.

“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan,” katanya. Ia juga mengecam sikap pemerintah terhadap media. “Setelah jurnalis mengungkap apa yang terjadi, lihat apa yang mereka lakukan: mereka menyerang jurnalis alih-alih mengambil tanggung jawab,” ujar Ilda.

Kekecewaan warga juga dipengaruhi tekanan biaya hidup. Harga makanan segar di Israel meningkat 9,5 persen dalam dua tahun terakhir di tengah konflik regional dan gangguan rantai pasokan. Turgeman, warga yang ditemui di Jaffa, mengatakan akan memilih siapa pun selain perdana menteri yang dikaitkan dengan peristiwa 7 Oktober.

“Kita butuh perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga-harga yang melonjak akibat perang,” katanya.

Isu wajib militer membebani Netanyahu

Posisi Netanyahu turut tertekan oleh putusan Mahkamah Agung pada 2024 yang menghapus pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks atau Haredi. Keputusan itu memicu aksi protes, penutupan jalan, dan bentrokan dengan polisi.

Kaum Haredi muda menyalahkan Netanyahu karena gagal mengesahkan undang-undang yang melindungi pengecualian tersebut. Pinchas, seorang mahasiswa ultra-Ortodoks, bahkan memperkirakan sebagian generasi muda akan mengabaikan arahan para rabi saat memilih. “Semua pilihan dalam pemilu ini adalah sampah, tetapi saya pikir saya akan memilih Eisenkot,” katanya.

Bagi Amir, warga Arab Israel asal Mashhad, keberadaan partai-partai Arab dalam pemilu merupakan sarana penting untuk menghadapi rasisme sistemik setelah 7 Oktober. “Pemilu ini adalah tentang kekuatan kita sebagai komunitas Arab dan kemampuan kita untuk memiliki suara politik yang berpengaruh,” ujarnya. Ia menyerukan perwakilan Arab yang kuat dan bersatu dalam isu kesetaraan, diskriminasi, dan perjuangan Palestina.

Source link